DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Pusat Kajian Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR), Muhammad Khaidir menilai tiga bulan kepemimpinan Pj Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan tidak serta merta dapat diukur nilai keberhasilannya dalam mengubah suatu keadaan yang memiliki masalah. Seperti kemiskinan, stunting, defisit, dan lainnya. 

Baru-baru ini banyak pihak menyoroti permasalahan di negeri penghasil kopi terbaik arabika ini. Mulai dari soal defisit anggaran yang mencapai Rp 65 miliar lebih, para aparatur kampung, dan tenaga kesehatan yang melakukan demo menuntut hak mereka. 

Belum lagi dunia pendidikan bersuara, soal tunjangan guru, para PPPK dimana pada tahun 2022, dimana kesemuanya hak mereka ditahun lalu belum dibayarkan.

Belum lagi persoalan bonus atlet PORA di Pidie yang sudah mengharumkan nama Aceh Tengah. Soal defisit baru satu persoalan yang menguji ketangguhan Mirzuan. Bagaimana dengan persoalan lainya, tentunya membutuhkan kejelian sang leader.

“Jika kita lihat dari rekam jejaknya, Mirzuan bukanlah orang berkarakter berdiam diri, karena dirinya dinilai banyak orang adalah seorang pekerja yang totalitas,” ujar Khaidir kepada Dialeksis.com, Jumat (24/3/2023). 

Menurutnya, mengemban amanah sebagai PJ Bupati menjadi pertaruhan serius seorang pemimpin untuk membuat legecy dan tindakan nyata mengubah Kabupaten Aceh Tengah menjadi lebih baik dan selesai dari masalah yang dihadapi. 

“Masalah tersebut tidak boleh dibiarkan, karena ini akan berdampak pada kemunduran suatu daerah, defisit anggaran daerah faktor utama yang perlu perhatikan khususnya kota penghasil kopi terbaik arabika ini,” ucapnya. 

Menurut Khaidir, dalam menyelesaikan masalah di Aceh Tengah perlu dukungan dari multi stakeholder guna membawa perubahan serta mampu keluar dari masalah yang dihadapi di kabupaten tersebut. 

“Baiknya berikan kritikan dan solusi kongkrit dalam mendukung kepemimpinan Mirzuan sebagai PJ Bupati Aceh Tengah,” pungkasnya.