Dr. Iswadi, M.Pd Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI). Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd, menyampaikan keprihatinannya atas wacana pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh. Menurutnya, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah memiliki sejarah panjang dengan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Konflik berkepanjangan di masa lalu meninggalkan luka mendalam yang memerlukan waktu dan upaya besar untuk penyembuhan. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus melalui kebijakan Otsus untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan pasca-konflik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.

Belakangan ini, muncul wacana pemotongan dana Otsus yang memicu keprihatinan di berbagai kalangan. Dr. Iswadi, yang juga merupakan tokoh pendidikan dan pemerhati sosial asal Aceh, menilai bahwa pengurangan alokasi tersebut akan berdampak negatif, terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. 

"Meskipun perdamaian telah tercapai, tantangan pembangunan di Aceh masih sangat besar. Dana Otsus yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan seharusnya tidak dikurangi, bahkan perlu ditingkatkan," ujarnya kepada wartawan pada Senin, 17 Februari 2025.

Dr. Iswadi, alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, mengingatkan bahwa sejak Perjanjian Damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia Aceh telah mendapatkan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu implementasi dari otonomi khusus ini adalah alokasi dana Otsus setiap tahun, yang bertujuan mendukung pembangunan daerah, mempercepat pemulihan pasca-konflik, dan memperkuat stabilitas politik serta sosial di Aceh.

Dalam praktiknya, dana Otsus telah membawa banyak manfaat. Di sektor pendidikan, misalnya, dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan fasilitas, pelatihan guru, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi. Di sektor kesehatan, dana Otsus telah membantu memperbaiki fasilitas medis dan meningkatkan pelayanan, terutama di daerah terpencil.

Meski berbagai program telah berjalan, Dr. Iswadi menegaskan bahwa Aceh masih menghadapi banyak tantangan, seperti tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah dan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pemotongan dana Otsus tidak hanya akan menghambat proses pembangunan, tetapi juga berpotensi membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.

Akademisi sekaligus politisi muda itu menambahkan, "Aceh, meskipun kini dalam keadaan damai, masih membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat."

Dr. Iswadi juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan dana Otsus dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang merasa tertinggal dalam pembangunan. 

"Perdamaian adalah aset yang sangat berharga bagi Aceh. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pembangunan terus berjalan dengan dukungan yang memadai. Jangan sampai keputusan pengurangan dana justru merusak perdamaian yang telah kita raih dengan susah payah," tegasnya dalam diskusi terbuka yang dihadiri berbagai elemen masyarakat Aceh.

Ia berharap agar pemerintah pusat tidak mengurangi alokasi dana Otsus. "Bukan pemotongan dana, melainkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang perlu kita fokuskan, agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

Harapan Dr. Iswadi, M.Pd untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan dana Otsus mencerminkan kecemasan dan perhatian terhadap masa depan Aceh. Setelah melalui perjalanan panjang menuju perdamaian, Aceh memerlukan dukungan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan dan menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan generasi penerusnya dapat menikmati masa depan yang lebih baik.