Diskusi Publik tentang "Analisis Dampak Bencana dan Korelasinya Terhadap Keberlanjutan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh" Kamis (22/12/2022) di Aula PWI Aceh. [ Foto: Au/Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Aceh, M. Nasir Nurdin sampaikan bahwa bencana yang terjadi tidak bisa diprediksikan kapan dan di mana tetapi dampaknya masih bisa dikendalikan.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik tentang "Analisis Dampak Bencana dan Korelasinya Terhadap Keberlanjutan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh" Kamis (22/12/2022) di Aula PWI Aceh.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh tiga narasumber, yakni Ketua PWI Aceh, M. Nasir Nurdin, Dosen FEB USK, Irham Fahmi, dan Direktur Eksekutif WALHI Aceh. 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan, berada pada ring of fire, di antara dua benua dan dua samudera, pada lintang rendah di daerah iklim tropika basah dapat dikatakan sebagai negeri dengan "seribu bencana".

Pada 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke tujuh negara yang paling rawan bencana gempa di dunia.

Indonesia seakan akan tidak pernah terlepas dari kejadian bencana, berbagai bencana datang silih berganti, dan menimbulkan korban dan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

Ia mengatakan, setiap tahun tercatat ribuan orang meninggal dunia, luka luka, dan mengungsi dari tempat tinggalnya, serta banyak lagi kerugian lain yang diakibatkan oleh bencana.

"Berbagai fasilitas umum dan hasil pembangunan yang dilaksanakan selama bertahun-tahun roboh dan rusak sehingga memerlukan biaya perbaikan yang cukup banyak,"ucapnya dalam diskusi tersebut.

Data hingga paruh pertama tahun 2021, nilai kerugian yang diakibatkan bencana alam atau bencana buatan manusia di seluruh dunia mencapai USD 77 millar atau sekitar Rp 1.000 triliun.

Di sisi yang serupa, BNPB juga mencatat dampak bencana sangat luar biasa. Sebagai ilustrasi, kejadian Karlahut 2015 menimbulkan kerugian Rp 221 T, erupsi Gunung Agung 2018 (Rp 19 T), Gempa NTB 2018 (Rp 18,1 T), Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulteng 2018 (Rp 36,8 T), serta tsunami Selat Sunda (Rp 1,25 T).

Sementara itu, ia juga menyebut, pemerintah melalui BNPB telah mengalokasikan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebanyak Rp 9,24 T (2015-2019), dengan total penerima hibah 543 daerah, Angka tersebut mash jauh dari total kebutuhan yaitu Rp 63,4 T.

"Manusia tidak bisa memprediksi dengan tepat kapan dan di mana terjadinya, namun demikian perlu disadari bahwa bencana bisa dikelola sehingga dampaknya dapat dikendalikan," ujarnya.

Adapun kegiatan pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan bencana, baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana dengan tujuan menghindari terjadinya bencana.

"Hal ini untuk mengatasi dampak apabila telah terjadi suatu bencana disebut dengan istilah manajemen bencana," pungkasnya. [Au]