Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin [Dok. beritamerdeka.net]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh masuk dalam wilayah termiskin di Sumatera, dengan tingkat pengangguran tertinggi. Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengatakan kepada Dialeksis.com, Selasa(08/06/2021).

“Kita saat ini masih dihadapkan pada kemiskinan yang tertinggi, yang dibutuhkan saat ini leadirship itu pertama, yang kedua harus adil bahwa anggaran itu milik rakyat aceh dan keberadaan APBA itu sebesar-sebesarnya digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat aceh dan pembangunan kebutuhan masyarakat aceh, " tukasnya

Dahlan menjelaskan, DPM kita walaupun diklaim ada kenaikan, tapi itu masih dibawah rata-rata nasional. Tapi juga harus dilihat dari kondisi mikronya dilapangan misalnya disektor kesehatan kita masih mengalami persoalan disparitas pelayanan atau akses, tidak ada persoalan statik, tidak ada persoalan penyakit kuno, gizi buruk stunting nomor satu di Indonesia, namun kebijakan penganggaran di sector kesehatan uangnya tidak pro ke bagian tersebut.

“Kita intervensi dalam bentuk kebijakan program, kebijakan untuk mengikut di dalam kepesertaan BPJS padahal nasional dengan JKMKES sudah menanggung 2,1 juta rakyat aceh, “ ujarnya

Lanjutnya, tetapi kita juga masuk untuk menanggung, padahal kalau dibicarakan abgka kemiskinan 18 ribu, 180 ribu kalau di angka 15% angka kemiskinan kita sudah tidak tercover.

“Mestinya pemerintah kalau mau berfikir aja sedikit bagaimana memastikan akses layanan agar orang-orang yang tergeletak tidak ada tempat tidur, tidak ada akses layanan, bisa berobat ke puskesmas. Skema itu yang harusnya difikir oleh pemerintah, “

Lanjutnya, “begitu juga dengan sektor pendidikan walaupun Nampak dipermukaan ada kenaikan DPM, namun masih ada persoalan di akses. Artinya ada problem dengan perencanaan penganggaran kita dan sebenarnya ruang pendiskusikan itu harus dilakukan dengan maksimal baik oleh BAPPEDA sebagai badan perencanaan pembangunan untuk melakukan cros sesuai dengan dokumen teknokratik.”

Dirinya mengatakan, RPJM visi misi gubernur, Renstra dan Penja dimasing-masing SKPA juga merupakan proses politik karena DPR juga mengumpulkan informasi dan aspirasi dari konstituen dibawah dalam setiap resersenya ada selalu kita sampaikan kepada pemerintah aceh.

“Itu yang harusnya di elaborasi secara teknokratik dan politis dengan memperhatikan aspek-aspek perencanaan penganggaran yang benar dan sesuai dengan mekanismenya, “ tutupnya kepada dialeksis.