Ketua Umum DPD AKLI Aceh, Isova Darma. Foto: dok pribadi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh menyampaikan keberatan terhadap keputusan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menugaskan anak perusahaannya, PT Haleyora Power, untuk langsung menangani pemasangan instalasi listrik di wilayah Aceh tanpa melibatkan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI).

Selanjutnya, PLN UID Aceh membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai regulasi dan melibatkan kontraktor lokal.

General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir mengatakan tidak ada penugasan langsung ke PT Haleyora Power. Semua proyek perluasan dan pasang baru di enam UP3 Aceh dikerjakan kontraktor lokal melalui proses lelang sesuai hukum. 

PLN menegaskan bahwa perusahaan lokal tetap menjadi prioritas. "Informasi bahwa Haleyora Power mengerjakan proyek secara langsung adalah tidak benar. Seluruh proses transparan dan sesuai prosedur," tegas Mundhakir.

Sementara itu, Ketua Umum DPD AKLI Aceh, Isova Darma kembali membantah klarifikasi pihak PLN Aceh. 

Menurutnya, seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Haleyora Power dilakukan tanpa melalui Pengumuman Tender maupun proses tender yang transparan. Hal ini tentunya sangat jelas berdampak negatif dan mematikan perusahaan-perusahaan lokal.

"Penunjukan langsung PT. Haleyora Power sebagai pemenang pekerjaan pelayanan teknik senilai Rp 53 miliar di wilayah kerja PLN UP3 Banda Aceh jelas mematikan banyak perusahaan lokal," tegasnya saat dihubungi Dialeksis, Minggu (9/2/2025). 

PLN seharusnya lebih mengedepankan prinsip kerja sama dengan semua pihak terkait, terutama AKLI, yang telah berperan sebagai penghubung dalam penyediaan jasa instalasi listrik yang berkualitas.

Selain itu, ujar Isova, pekerjaan pengadaan material distribusi PLN, seperti Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR), dan lainnya, lebih banyak ditenderkan kepada perusahaan pabrikan. Sementara itu, perusahaan lokal di Aceh tidak diberikan kesempatan, yang menyebabkan banyak mati. 

"Sudah saatnya pihak PLN segera membuka ruang dialog dan musyawarah dengan seluruh pihak terkait, termasuk AKLI, guna memastikan bahwa setiap proses pemasangan listrik di masa mendatang dapat berjalan sesuai dengan standar profesional dan teknis yang telah ditetapkan," tuturnya.