[Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masa kepengurusan Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) periode 2018 - 2021 telah berakhir. Menjelang akhir tahun 2022, belum ada tanda-tanda pembentukan panitia untuk pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) dalam rangka membentuk pengurus baru IPAU periode 2021 - 2024.

Berdasarkan rilis yang diterima Dialeksis.com, Sabtu (13/8/2022), seharusnya, pengurus IPAU 2018-2021 harus segera melaksanakan Mubes pemilihan Ketua dan pengurus IPAU baru periode berikutnya. Meskipun boleh dikatakan sudah terlambat mengingat pengurus 2018 - 2021 sudah habis masa bakti sejak tahun 2021.

Salah seorang warga Aceh Utara di Banda Aceh, Martin, mendorong pengurus IPAU untuk segera melaksanakan Mubes. Mengingat IPAU merupakan sebuah wadah untuk pemuda Aceh Utara dalam memonitoring kinerja Pemerintah dan wadah bagi pemuda Aceh Utara berkreasi di Ibu Kota Provinsi Aceh.

Sehingga, kata dia, program-program kerja IPAU sebagai paguyuban lawas di Aceh Utara dapat segera diimplementasikan oleh Ketua dan pengurus baru yang nantinya terpilih dalam Mubes.

Sebagai paguyuban lama, pengurus baru IPAU tidak boleh dibiarkan vakum terlalu lama. Apalagi IPAU juga merupakan salah satu mitra kerja strategis Pemkab Aceh Utara dalam rangka mendukung program kerja Pj Bupati untuk kemajuan Aceh Utara di masa depan.

"AD/ART IPAU juga telah menetapkan kepengurusan IPAU per 1 (satu) periode hanya tiga tahun. Mubes ke-10 harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Ketua Orkal dan Dewan Penasehat IPAU harus berperan aktif dalam memonitoring kepengurusan IPAU," ujar Martin dalam siaran Pers di Banda Aceh, Jumat, 12 Agustus 2022.

Sebab, jika merujuk kepada AD/ART IPAU, maka sejatinya tahun 2021 sudah terbentuk dan terpilih Ketua IPAU baru. Pelaksanaan Mubes merupakan sebuah keniscayaan agar pengurus baru segera terbentuk dan dapat segera bekerja untuk kebaikan pemuda Aceh Utara.

"Sebagai warga Aceh Utara, kami meminta kepada Dewan Penasehat dan Ketua Orkal untuk segera duduk dan kemudian membentuk panitia Mubes untuk selanjutnya di SK kan oleh Pj Bupati Aceh Utara," tutupnya. []