DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala desa (Kades) diminta mampu mengoptimalkan dana desa sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya. Dihaparkan kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan dan pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara pada woskshop atau lokakarya bertema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Tranbsformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemda Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023). 

"Kades ini di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah," ujarnya.

Misbakhun mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sejak memimpin pemerintahan langsung memprioritaskan pengucuran dana desa sejak 2015. 

Misbakhun menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama periode 2015 hingga 2023 telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih dari Rp 500 triliun. "Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa," katanya. 

Misbakhun memaparkan, dana desa sempat diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berlalu, pemerintah memprioritaskan dana desa untuk penanganan stunting.  

Dia bersyukur angka stunting terus turun. Pada 2014, angka stunting di kisaran 37 persen. Pada 2022, angka stunting turun menjadi 21 persen. Presiden Jokowi menargetkan angka stunting maksimal tinggal 14 persen pada 2024.

"Syukur-syukur bisa menjadi nol persen. Nah, inilah yang menjadi tugas kepala desa memberikan manfaat untuk generasi mendatang," katanya.

Misbakhun menegaskan, upaya menekan angka stunting merupakan langkah strategis menjemput bonus demografi mulai 2030 dan demi mewujudkan Generasi Emas pada 2045. 

"Generasi mendatang merupakan generasi yang harus kita siapkan, cukup gizi, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul baik secara psikologis maupun fisiologis," ujarnya.