Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Brigjend. Pol.Ir. Sukandar, M.M. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah kabupaten/kota di Aceh masih belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNK), meskipun wilayah tersebut termasuk daerah yang masih banyak ditemukan peredaran narkoba.

Menanggapi hal tersebut, DIALEKSIS.COM menghubungi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Brigjend. Pol.Ir. Sukandar, M.M. 

Menurutnya kabupaten yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNK) perlu mempersiapkan sejumalah syarat termasuk pegawai bersatus ASN.

Bahwa berdirinya instansi BNNK membutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti adanya sumber daya manusia (SDM) pegawai yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri, serta sarana prasarana kantor, kendaraan, muebeler, dan anggaran operasional.

"Saat ini, posisi masih berlaku moratorium bagi pendirian BNNK di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jalan keluar yang dapat diambil adalah dengan membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang berada di bawah Pemerintah Daerah," kata Sukandar.

Sukandar menambahkan bahwa ketika kabupaten sudah siap dengan segala persyaratan yang dibutuhkan, seperti sarana prasarana, SDM, dan anggaran operasional, maka kabupaten tersebut bisa mengusulkan pembentukan BNK kepada BNN RI untuk diverifikasi.

"Pembentukan BNK ini bisa menjadi cikal bakal terbentuknya BNNK vertikal di kabupaten tersebut. Maka saya mengimbau seluruh kabupaten yang belum memiliki BNNK untuk segera mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan dan mengajukan usulan pembentukan BNK," tegas Sukandar.

Sementara itu Kabupaten/kota yang belum memiliki BNNK dianataranya; Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Nagan Raya.

Sukandar menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten. 

Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama memerangi narkoba demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan bermartabat.