Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal arifin Lubis (Foto : Ist)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis, mengaku heran dengan keheranan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Ir Muhammad Hudori Msi terkait tingginya angka kemiskinan Aceh. 

Dirinya justru memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, bahwa berdasarkan data BPS, terjadi tren pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Data resmi tingkat kemiskinan di keluarkan oleh pihak BPS. Berdasarkan data BPS Aceh memang masih kategori termiskin di Sumatera. Akan tetapi berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan BPS Aceh, pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukan pertumbuhan positif.  

Ekonomi Aceh dengan migas tahun 2018 (c to c) tumbuh sebesar 4,61 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 4,18 persen. Meski demikian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan tersebut harus melalui peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, " Ujar Zainal kepada Dialeksis, Senin (15/4).

Menurut zainal, pengentasan kemiskinan secara umum bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang cepat dapat menurunkan kemiskinan namun kontinuitasnya kurang meyakinkan. Diantaranya dengan raskin dan rastra (rumah sejahtera) serta program program lain yang instan.

"Bila dikerjakan dengan timing yang tepat memang dapat menurunkan angka kemiskinan secara instan. Namun persoalan mendasar daripada kemiskinan itu belum teratasi, yaitu kemandirian ekonomi masyarakat. Yang diharapkan adalah pengentasan yang berkelanjutan, masyarakat memiliki sumber mata pencaharian yang layak sehingga mereka dapat keluar dari tingkat kemiskinan," ujarnya.

Zainal mengungkapkan kunci pengentasan kemiskinan berkelanjutan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memberdayakan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada sektor keunggulan Aceh yaitu pertanian dan perikanan dengan didukung industri pengolahan, serta sektor pariwisata halal.

"Sektor pertanian ini contohnya ada padi. Padi ini jangan keluar Aceh, diolah dulu di Aceh agar terdapat nilai tambah. Sehingga nilai ekonomi dapat berputar di Aceh. Aceh harus membangun mata rantai ekonomi terintegrasi. 

Yang tak kalah penting adalah pengembangan sektor pariwisata. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan sektor ini luas. Mulai dari kuliner, perhotelan, transportasi dan industri kreatif. Oleh karena itu prospek Aceh ke depan adalah halal tourism.  

Konsep ini sangat cocok dengan adat dan kebudayaan Aceh yang kental dengan nilai nilai syariah" pungkasnya.

Berdasarkan data BPS Aceh, memang angka pertumbuhan ekonomi Aceh menempati peringkat ketujuh dari 10 provinsi di Sumatera dengan rata-rata mengalami pertumbuhan 4,54%.

perekonomian di Provinsi Aceh dengan minyak dan gas bumi (migas) selama tahun 2018 mengalami pertumbuhan 4,61% atau lebih tingggi dibandingkan 2017 yang tercatat 4,18%. Angka pertumbuhan 4,61% tersebut dipengaruhi sisi produksi dengan tumbuh paling tertinggi oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,28%.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen ekspor luar negeri, diantaranya komoditas batubara yang meningkat pesat dengan total sebesar 51%.

Pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang dari mulai berproduksi kedua perusahaan migas di Aceh, yakni Medco Malaka dan Triangle Pase sejak pertengahan tahun 2018.

Grafik pertumbuhan Aceh selama 2018 (Antara Aceh/BPS)

Sebelumnya diberitakan serambi (15/2) ,  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Ir Muhammad Hudori MSi mengaku heran dengan tingginya angka kemiskinan di Aceh. pasalnya rata-rata dana otonomi khusus (Otsus) yang diterima setiap tahun sekira 7-8 triliun rupiah. Pagu APBA Aceh sebesar 15-17 triliun rupiah. belum lagi APBK kabupaten/kota yang rata-rata di atas Rp 1 triliun. (PD)