Foto: Ist.

Bireuen - Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DR. M. Saparis Soedarjanto S.Si,M.T, menghadiri penutupan Festival Krueng Peusangan yang dirangkai dengan Khanduri Adat Krueng di Gampong Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Selasa (17/12/2019).

Pada kesempatan tersebut Saparis Soedarjanto mengapresiasi keterlibatan langsung masyarakat di lima kabupaten/kota (Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara) yang melintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan, dalam menjaga lingkungan hidup.

"Saya dengar tadi, acara ini murni diinisiasi LSM lingkungan hidup dan masyarakat, tanpa melibatkan pemerintah. Ini sungguh luar biasa masyarakat berperan dalam menjaga lingkungan hidup," puji Saparis yang mendapat tepuk tangan dari para undangan.

Disebutkannya, semua pihak memang memiliki tanggug jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup. Sebab, ini demi kepentingan bersama dan keberlangsungan hidup manusia.

Menurut Saparis, penandatanganan MoU Imbal Jasa Lingkungan dan Master Plan Koridor Satwa dalam kegiatan ini, perlunya komitmen bersama. Tujuannya, agar seluruh kabupaten/kota khususnya di DAS Peusangan dan seluruh perusahaan yang selama ini memanfaatkan air di DAS Peusangan, ikut serta menjaganya.

"Kita harus mampu menjamin air menjadi bagian dari kehidupan kita bersama, dengan tetap menjaga lingkungan, serta tidak melakukan perambahan hutan," harap Saparis.

Sementara itu, Ketua Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP), Suhaimi Hamid, dalam laporannya mengatakan, Festival Krueng Peusangan ini digelar, untuk mengkampanyekan pengelolaan dan perlindungan DAS Krueng Peusangan secara terpadu dari hulu ke hilir.

"Kita berharap Pemerintah Aceh dapat mengintegrasikan dokumen master plan koridor satwa ini. Sehingga, tidak terjadi konflik satwa dan masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Bener Meriah," ujar Suhaimi.

Selama ini, menurut dia, persoalan konflik satwa justru karena ulah oknum masyarakat yang telah merambah tempat mereka, bukan karena satwanya yang ikut merambah lahan masyarakat.

"Makanya perlu ada master plan koridor satwa. Dengan begitu, ruang gerak bagi satwa di kawasan DAS Krueng Peusangan, ikut terjaga," jelas pria yang akrab disapa Abu Suhai ini.

Penutupuan Festival Krueng Peusangan yang dipusatkan di Kabupaten Bireuen ini, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah dan masyarakat peduli lingkungan.

Acara tersebut ikut dihadiri Anggota Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI, Sudirman alias Haji Uma dan rekannya Anggota DPD RI asal Aceh, H M Fadhil Rahmi Lc serta Kepala BPKS, Ir Razuardi Ibrahim MT, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ir Sahrial dan perwakilan pemerintah dari lima kabupatan/kota dalam lingkungan DAS Krueng Peusangan. (faj)