Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman. [Foto: Dialeksis/amd/ftr]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kelangkaan pupuk di Aceh menjadi sebuah kekisruhan tersendiri untuk para petani di Aceh. Beberapa waktu lalu beberapa wilayah di Aceh memang sudah ada menyalurkan pupuk di setiap wilayahnya, namun beberapa wilayah belum dilakukan. Hal ini dikarenakan belum dilakukan pengesahan oleh Kadis Kabupaten/Kota di Aceh.

Adanya isu juga, bahwa kelangkaan pupuk ini juga karena pupuk tersebut dikarenakan digunakan untuk lahan sawit bukan pertanian saja.

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman mengatakan, bukan hanya belum ACC saja, tapi pemerintah Kabupaten/Kota belum tuntas atau belum bisa secara murni mengukur atau menghitung kebutuhan real pupuk di Kabupaten/Kota.

“Pupuk subsidi itu tidak boleh untuk sawit, jadi selama ini banyak sekali permainan antara ‘orang dalam’ dan agent pupuk menjual ke perusahaan-perusahaan sawit atau petani yang punya kebun-kebun sawit,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (14/10/2021).

Padahal, Kata Nasrul Zaman, pupuk subsidi itu ditujukan untuk jagung, padi, dan sebagainya.

“Nah tapi saat ini dijual ke pengusaha sawit atau petani yang punya kebun sawit, sehingga terjadi kelangkaan,” tegasnya.

Karena itu, Nasrul Zaman menyampaikan, pemerintah saat ini memang belum mampu menghitung berapa kebutuhan pupuk di daerahnya secara real.

“Dan kemudian yang jadi masalahnya disini yaitu Mafianya. Karena pupuknya murah dia jual. Misalkan di Agara, biasanya dia (Mafia) jual ke tanah Karo (Sumatera Utara), disana juga terjadi kelangkaan pupuk,” tambah Nasrul Zaman.

Nasrul Zaman mengatakan, harusnya begini, pemerintah menghitung atau melakukan pendataan terhadap petani. kemudian, petani harus memiliki kartu pupuk.

“Jadi pemerintah lakukan pendataan, berapa jumlah petani, kemudian, diketahui berapa sak pupuk yang dibutuhkan setiap petani, nanti petani tinggal mengambil saja berapa sak yang dibutuhkan sesuai data yang ada, sehingga teratur dan jelas, dan juga kelangkaan pupuk itu bisa terhindari,” jelasnya.

Terkait penggunaan pupuk organik, kata Nasrul Zaman, itu memang efektif dan murah.

“Tapi ini berbicara soal kebiasaan, masyarakat kita tidak terbiasa menggunakan pupuk organik. Karena pupuk organik itu prosesnya itu lama, kalau memang bisa didorong penggunaan pupuk organik itu lebih bagus,” ucapnya.

Adapun yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi kelangkaan pupuk, Nasrul Zaman menyampaikan, Pertama, bagaimana pupuk subsidi itu bisa langsung tepat pada yang membutuhkan, dengan jumlah sesuai masyarakat yang tadi dengan cara melakukan pendataan.

“Makanya cara pendataan dari rumah ke rumah itu menjadi penting dilakukan. Kedua, harus ada monitoring. Jadi, dibentuk tim bersama untuk memantau pergeseran dan pembinaan pupuk antar daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Aceh,” pungkasnya. [ftr]