Badri Hasan, Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh. [Foto: For Dialeksis]

Menurutnya, dalam pelaksanaan kekhususan/keistimewaan ini tergantung pada komitmen daripada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaanya daripada Kebijakan, MoU Helsinki, UUPA ataupun yang sudah diamanatkan dalam Qanun secara Implementasinya. 

“Jadi saya rasa memang harus kembali kesana (MoU Helsinki, UUPA, dan Qanun_Red) dan yang paling penting adalah dalam kekhususan Aceh ini adalah komitmen dan prinsip-prinsip yang sudah tertulis,” tukasnya.

Dalam hal ini, tegasnya, seharusnya tidak lagi harus berputar dalam wacana-wacana lagi, jika melihat Aceh yang mendapat predikat yang tidak baik, misalkan seperti Provinsi Termiskin di Sumatera. 

“Predikat-predikat seperti ini tidak serta merta ini hanya bersifat isu rekayasa saja,” ujarnya.

Namun, disamping hal tersebut kita juga harus melihat tingkat strata sosial di masyarakat Aceh juga hancur. Misalnya, masyarakat itu seperti hidup sendiri-sendiri seperti tak ada pimpinan. 

“Seperti masyarakat tak bernegara, kan aneh. Kita punya pemerintahan, kita punya pemerintah. Seharusnya dalam hal ini kita harus bersatu dan merealisasikan apa yang menjadi perjanjian damai ini,” ungkapnya.