Petani sedang memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk. (Foto: Bisnis.com)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kehadiran komoditi sawit di Aceh selama ini ternyata belum menyentuh kepentingan masyarakat kecil. 

Bahkan sebaliknya daerah dengan lahan sawit yang begitu luas justru menyumbangkan angka kemiskinan yang tinggi. 

Sehingga patut dipertanyakan apakah selama ini masyarakat hanya sebagai penonton atau hanya sebagai buruh kasar belaka, sementara hasil alam tersebut hanya dinikmati oleh para pengusaha luar atau cukong-cukong saja.

Hal ini diutarakan koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Rabu (8/1/2019).

Hasbar menyebutkan, kabupaten Aceh Singkil yang memiliki lahan sawit nomor 3 terluas di Aceh yakni mencapai 55.441 Ha justeru memiliki angka kemiskinan tertinggi di Aceh yaitu sebesar 20,78 % pada tahun 2019.

Belum lagi, lanjut Hasbar, jika dilihat Nagan Raya yang memiliki lahan sawit terluas di Aceh dengan luas mencapai 82.252 Ha dengan angka kemiskinan mencapai 17,97 % pada tahun 2019.

"Hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Apakah selama ini hasil alam Aceh berupa sawit mayoritas masyarakat atau sebagian besar justeru hanya menguntungkan pihak pengusaha luar dan cukong-cukong saja. Sementara masyarakat ibarat Buya lam Kreung teudong-dong Buya Tamong meureuseuki," sebutnya.

Dia menambahkan, jika kita lihat dari aspek bencana, kabupaten Aceh Singkil dan Nagan Raya seakan menjadi langganan banjir tiap tahunnya, puluhan ribu masyarakat harus menghadapi musibah musiman ini.

Pada Desember 2019 saja, tercatat ada 4.464 Kepala Keluarga (KK) terdampak yang terdiri dari 22.672 jiwa dan 16 desa di Singkil terkena dampak musibah banjir.

"Sehingga patut kita pertanyakan apakah kehadiran perusahaan-perusahaan sawit di Aceh tersebut tidak ada kaitannya dengan banjir dan kerusakan lingkungan sebagaimana yang pernah diutarakan PLT Gubernur Aceh tempo hari. Kami justeru khawatir, selembar kertas penghargaan atas perluasan sawit yang pernah diterima Plt Gubernur harus dibayar dengan derita rakyat karena musibah dan konflik lahan antara perusahaan sawit dan masyarakat yang hingga kini masih terjadi," katanya.

Menurut KPA, kebijakan pemerintah Aceh maupun pusat diharapkan benar-benar berpihak kepada masyarakat bukan kepada segelintir pengusaha dengan segenap tipu daya.

"Kita berharap pemerintah baik pemerintah Aceh maupun Forbes DPR/DPD RI sebagai perwakilan lebih jeli melihat potensi ekonomi suatu daerah berbasis komoditi mayoritas masyarakat dan melahirkan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan pula lahan sawit perusahaan diperluas, gejolak konflik lahan di masyarakat dibiarkan dan banjir belum teratasi lalu ingin perluas akses dan pengembangan lahan sawit lagi. Inikan sama juga membunuh rakyat melalui kebijakan," tambahnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Aceh, DPRA dan Forbes DPR RI diminta agar sepenuhnya untuk mendorong penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018, tentang Penundaan, Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.

"Ini penting, agar perusahaan-perusahaan sawit dapat dievaluasi kembali. Karena kami yakin dan percaya melihat sejumlah fakta yang ada banyak perusahaan sawit di Aceh yang melanggar aturan, tidak memenuhi kewajibannya seperti CSR dan Plasma, namun dibiarkan begitu saja menguasai lahan negara bahkan menggerogoti sendi-sendi ekonomi masyarakat seperti kebun masyarakat yang diserobot dan seterusnya. Ini juga harus jadi perhatian penting pemerintah, selain efek sawit terhadap bencana, penguasaan lahan dan tingkat perekonomian masyaraka di daerah yang luas sawitnya didominasi perusahaan," jelasnya.

Selain itu, kata Hasbar, jika kerinduan masyarakat akan hadirnya kebijakan dan program solutif dari pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat diabaikan atau salah secara kebijakan, maka ujung-ujungnya masyarakatlah korbannya.

"Kita berharap pemerintah dan para wakil rakyat benar-benar beuputeh hatee dalam mengambil kebijakan, sehingga perekonomian masyarakat menengah ke bawah benar-benar tersentuh," harapnya.

KPA berharap program-program seremonial dan kebijakan penggunaan anggaran yang salah dan tidak berpihak kepada rakyat agar segera diperbaiki.

"Kedelai saja tak ingin jatuh di lubang yang sama, apakah pemerintah Aceh akan terus terjebak di lobang yang sama dan terus menerus melupakan kepentingan utama yakni mensejahterakan rakyat Aceh, meningkatkan perekonomian rakyat dan menghadirkan kebijakan lainnya yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jika hal itu terus dilupakan dan para elit negeri terus terbuai dengan polesan-polesan bernuansa seremonial seperti sebelumnya maka rakyat akan semakin tidak percaya dengan pemerintah," katanya.(rls)