DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lonjakan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh menjadi salah satu sorotan utama dalam pidato Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal.
Dalam kesempatan itu, secara terbuka ia meminta bantuan pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan tersebut dan meminta dukungan konkret menanganinya.
“Bapak Wamen, mohon bantuan untuk Banda Aceh. Tingkat HIV/AIDS Banda Aceh terus meningkat. Begitu juga persoalan-persoalan lainnya yang kami hadapi,” ujar Illiza di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, serta tamu undangan lainnya, Jum’at (23/5/2025) malam di Taman Bustanussalatin (Taman Sari).
Selain HIV/AIDS, Banda Aceh juga menghadapi tantangan kesehatan lainnya seperti stunting, tuberculosis (TBC), dan malaria.
Namun, Illiza menegaskan bahwa peningkatan HIV/AIDS memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Setelah kami terpilih, kami melihat beban yang begitu berat, terutama persoalan moralitas anak-anak muda kita, generasi muda kita,” kata dia.
Melansir data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, kasus HIV/AIDS tercatat mengalami peningkatan. Mulai dari 84 kasus pada tahun 2021, sedikit naik menjadi 88 kasus di tahun 2022, kemudian melonjak tajam menjadi 140 kasus pada tahun 2023, dan mencapai 149 kasus pada tahun 2024.
Terbaru, menukil rri.co.id , Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman, mengatakan bahwa hingga Mei 2025, sudah terdeteksi 566 kasus positif HIV. “Sekitar 200 di antaranya berusia 40 tahun, dan sebagian besar lainnya berada di atas 20 tahun,” ujarnya, dikutip Sabtu (24/5/2025).
Peningkatan ini menjadi perhatian serius pemerintah kota serta DPRK Banda Aceh. Wakil Ketua DPRK, Musriadi, dalam keterangan resminya mengatakan kasus HIV/AIDS mengalami eskalasi signifikan setiap bulannya.
“Yang sangat kita sayangkan, ada beberapa kategori kasus, baik perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan hari ini yang didominasi adalah laki-laki dengan laki-laki. Ini yang sangat kita sayangkan,” ujar Musriadi, pada Sabtu (26/4/2025) lalu.
Menghadapi persoalan ini, Illiza menekankan, solusinya tidak cukup bila hanya melalui kebijakan yang bersifat teknis saja, tapi juga memerlukan intervensi struktural serta terintegrasi dengan kebijakan nasional.
“Mereka yang sudah dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) tentu harus ditangani dengan serius. Persoalan sosial ini, perilaku moralitas, perlu mendapatkan dukungan kebijakan untuk arah pembangunan ke depan yang lebih terintegrasi dengan pusat dan di daerah,” ucapnya.
Dalam pidato panjangnya, ia pun menyerukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar turut membantu mengatasi penyebaran HIV/AIDS di Banda Aceh. Ia mengajak semua pihak -- pemerintah, lembaga, dan warga -- untuk menjadikan masalah ini sebagai tanggung jawab bersama. [msr]