DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelantikan Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh yang baru pada Selasa (19/8/2025) di Mabes Polri memunculkan beragam harapan dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Salah satunya datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh yang melihat persoalan agraria dan tambang ilegal yang masih menjadi persoalan serius di provinsi paling barat Indonesia ini.
Afifuddin Acal, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, mengatakan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan dan konflik agraria harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan cara-cara represif.
“Yang pertama, Kapolda baru itu kita menginginkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama konflik agraria dan tambang harus dilakukan secara persuasi. Artinya jangan melakukan secara arogansi,” ujar Afifuddin kepada wartawan dialeksis.com, Rabu (20/8/2025).
Aceh selama ini menjadi sorotan karena maraknya praktik tambang emas ilegal, terutama di kawasan Aceh Barat, Nagan Raya, hingga Pidie.
WALHI mencatat, aktivitas tambang tanpa izin telah merusak ribuan hektare hutan dan mencemari aliran sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat.
Menurut Afifuddin, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus benar-benar serius menindak jaringan besar di balik tambang ilegal, bukan hanya menyasar pekerja lapangan.
“Yang kedua, khusus untuk isu tambang kita minta kepada Kapolda untuk mengusut tuntas aktor utamanya, jadi bukan pekerja,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa rantai pasok (supply chain) tambang ilegal selalu berhubungan dengan pemodal besar. Tanpa sokongan modal, tidak mungkin aktivitas tambang bisa berlangsung dengan skala besar dan menggunakan alat berat.
“Bagaimana supply chain-nya, bagaimana pemodalnya yang harus disasar. Ini penting, karena tidak mungkin ada sebuah tambang kalau tidak ada pemodal. Tidak mungkin warga punya beko (alat berat) besar, maka yang harus disasar adalah pemodal,” tambahnya.
Afifuddin juga menyoroti isu sensitif terkait adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam membekingi tambang ilegal. Menurutnya, jika hal ini tidak segera diberantas, maka akan memperburuk citra kepolisian di mata publik.
“Kapolda harus memberantas oknum-oknum polisi yang membekengi tambang ilegal. Itu harus diberantas karena ini akan memperburuk citra polisi,” tegasnya.
WALHI Aceh berharap Kapolda yang baru mampu membawa perubahan dengan keberanian untuk menindak pemodal besar dan aktor-aktor yang bermain di balik praktik tambang ilegal.
Afifuddin menekankan, aparat harus mampu menjaga hutan Aceh yang selama ini menjadi benteng terakhir ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat.
“Ini momentum penting bagi Kapolda baru untuk memperbaiki citra kepolisian di Aceh. Jangan lagi masyarakat hanya melihat polisi hadir dengan arogansi, tapi hadir sebagai penegak hukum yang adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada lingkungan serta rakyat kecil,” tutup Afifuddin. [nh]