Saat berorasi, DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh sempat menyerahkan Piagam Pj Kepala Daerah Terburuk di Aceh, Banda Aceh, Senin (7/11/2022). [Foto: for Dialeksis] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah massa mengatasnamakan DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh melakukan unjuk rasa ke kantor Walikota Banda Aceh, Senin (7/11/2022). 

Aksi yang digelar bertepatan dengan 4 bulan kepemimpinan Pj Walikota Banda Aceh meminta agar Mendagri mencopot Bakri Siddiq dari jabatannya.

Kehadiran massa ke kantor Walikota Banda Aceh disambut oleh Sekda Banda Aceh, asisten I Setdako dan kepala dinas kopukmdag Banda Aceh.

“Karena Pj Walikota tidak menyambut massa maka pihak pendemo mengatakan akan melakukan aksi lebih besar lagi nanti,” ujar Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, Mahmud Padang dalam siaran pers yang diterima Dialeksis.com.

DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh juga menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Bakri Siddiq sebagai Pj kepala daerah terburuk di Aceh.

Isi piagam yang diberikan kepada Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq. [Foto: ist]

Di sisi lain, DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh juga menyampaikan pendapat mereka dengan 4 bulan kepemimpinan Bakri Siddiq untuk memimpin Kota Banda Aceh.

Menurut mereka, Bakri Siddiq tak cakap memimpin Kota Banda Aceh, malah semrawut dan sama sekali tidak terlihat program nyata dari pemerintah untuk kemajuan Banda Aceh.

“Justru yang ada hanyalah sebatas pencitraan, rapat, seremonial dan wacana khayalan serta membawa rombongan Pemko ramai-ramai jalan-jalan. Ironisnya, program-program kerakyatan dan keagamaan seakan hanya sebatas di bibir saja tanpa realisasi nyata, sementara Pj Walikota Bakri Siddiq hanya fokus untuk memperhatikan ASN semata,” ungkap DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh.

Kemudian, kata mereka, Bakri Siddiq mulai bicara seakan-akan sudah membawa anggaran jemputan dalam jumlah besar, padahal nyatanya DAK 2023 yang jadi bahan pencitraannya ternyata malah mengalami penurunan dari tahun 2022 mencapai 70 milyar rupiah dan menurun menjadi Rp47,9 milyar.

Belum lagi, tambah mereka, wacana khayalan yang disenandungkan di luar batas tupoksinya sebagai Pj Walikota. Bakri Siddiq seakan-akan sudah mewacanakan program oto ringroad yang padahal perencanaannya sudah ada sejak masa kepemimpinan Almarhum Mawardi dan tak mungkin dilaksanakan karena kebutuhan anggarannya mencapai Rp5 triliun.

“Ironisnya Bakri Siddiq melempar kembali seakan-akan sebagai wacana seakan-akan menunjukkan dirinya telah bekerja. Tak hanya sebatas itu, Bakri juga mulai berangan-angan melempar wacana penuntasan pembangunan Jembatan Pango yang sempat dibangun oleh Gubernur Abu Doto, padahal sisi yang belum di bangun tersebut masuk di kawasan daerah kekuasaan Aceh Besar bukan Banda Aceh, dan semestinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, ditambah lagi anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan milyar rupiah, belum lagi persoalan lahan yang dulunya membuat pembangunan itu terhenti,” ungkap mereka.

“Sungguh Bakri Sidiq di tengah kegagalannya malah justru hanya bisa melempar wacana halusinasi, yang bahkan melebihi tupoksinya. Jangankan seorang Pj Walikota yang bahkan Pj Gubernur pun tak pernah menjanjikan hal yang sedemikian rupa, Apakah Bakri Siddiq tidak sadar bahwa yang dimandatkan kepadanya hanyalah jabatan Pj Walikota? Sungguh Bakri Siddiq terus hanyut dan terbuai dengan khayalannya lalu mencoba melempar wacana ilusi itu kepada masyarakat sementara tidak fokus dengan persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat,” tambah mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, kondisi memilukan yang dihadapi masyarakat Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq diantaranya :

- Inflasi

Inflasi Banda Aceh semakin memprihatinkan bahkan sudah melebihi angka 5 persen dan telah melewati hal yang telah ditetapkan presiden. Berdasarkan data resmi BPS, inflasi di Bansa Aceh pada september 2022 kembali meningkat 0,78 persen sehingga tingkat inflasi (januari-september) telah mencapai 5,73 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (september 2022 terhadap agustus 2021) sudah mencapai 7,85 persen.

Tingginya inflasi ini membuat masyarakat kecil Banda Aceh semakin menjerit dan kesusahan, sementara yang telah dilakukan pemko hanyalah sebatas rapat dan sekali pasar murah sebagai simbolis belaka, sungguh Bakri Siddiq telah abai dengan amanah mendagri dan peringatan presiden RI untuk fokus menekan laju inflasi.

- Penegakan Syariat Islam

Pelanggaran Syariat Islam di masa kepemimpinan Bakri Siddiq mulai menjamur, namun upaya yang dilakukan tak lebih dari sebatas himbauan, himbauan dan himbauan. Bahkan Bakri yang membangun citra sebagai orang yang taat beragama dengan pencitraan foto pasca Subuhnya bahwa dia adalah seorang Pj Walikota yang memiliki kekuasaan dan perangkat untuk menegakkan syariat islam sebagai mana mestinya.

Namun apa hendak dikata, di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq pula tercatat nyata 11 wanita yang berpesta ria di Ulee Lhe hingga pukul 3.00 wib yang telah diamankan warga malah justru dilepas begitu saja hanya karena negatif dari hasil tes urine yang dilakukan, padahal selain penegakan hukum positif ada hukum syariat yang merupakan kekhususan Aceh yang mesti ditegakkan, dan dipastikan di dalam aturan islam wanita berpesta ria hingga dini hari di tempat umum merupakan sebuah pelanggaran nyata.

Lantas, kenapa Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq malah seakan tutup mata sehingga menyeret nama baik pemerintah pusat terutama mendagri dimata masyarakat Aceh, seolah-olah mendagri sebagai pemberi mandat kepada Pj Walikota sengaja mengobrak abrik kekhususan Aceh di bidang syariat islam. Padahal kita sangat yakin bahwa tak ada intruksi Mendagri untuk semua itu, bahkan mendagri sangat menghormati kekhususan Aceh di bidang syariat islam, dan dipastikan pengabaian persoalan pelanggaran syariat ini hanyalah sebatas Pj Walikota saja.

- Pemangkasan Program Keagamaan

Pemangkasan program keagamaan, sarana ibadah dan program kerakyatan di masa kepemimpinan Bakri Siddiq adalah pil pahit yang harus ditelan oleh masyarakat kota. Kendatipun Bakri Siddiq menyatakan tidak memangkas program keagamaan, sarana ibadah dan program kerakyatan lainnya pasca dilakukan rasionalisasi.

Namun fakta di lapangan hingga memasuki bulan november semua itu juga tak kunjung dimulai, ini membuktikan bahwa Bakri Siddiq bukan hanya melukai hati masyarakat tapi juga telah melakukan pembohongan untuk menenangkan masyarakat.

Berdasarkan catatan DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, program Kerakyatan dan Keagamaan yang Berkemungkinan gagal dilaksanakan dan berpotensi telah dipangkas anggarannya diantaranya pembangunan mesjid attaqwa Stui, pembangunan Dayah Nurun Nabi Lambhuk, Budidaya Ikan Kakap Kelompok Tambak Bakau, bantuan Mukenah Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Bantuan Alat Kerja Bagi Pedagang Ikan Al Mahirah dan masih banyak program keagaaman maupun program kerakyatan lainnya berpotensi tak terlaksana sehingga apa yang diharapkan masyarakat diabaikan begitu saja.

- PAD Tak Maksimal

Lebih 100 hari kepemimpinan Bakri Siddiq salah satu persoalan nyata yang terjadi adalah capaian Pendapatan Asli Daerah yang tidak dimaksimalkan, masih banyak lapak-lapak, toko-toko dan sumber PAD lainnya yang tidak dioptimalkan, bahkan persoalan PAD yang bersumber dari parkir juga sangat banyak yang masih belum maksimal menyumbang PAD.

Pj Walikota Bakri Siddiq malah lebih fokus untuk mengutip dan menambah besaran pajak pamplet untuk usaha masyarakat untuk solusi PAD, sementara untuk toko-toko, lapak milik pemerintah masih banyak yang gak dikutip sewanya, bahkan diantaranya dikhabarkan disewa oleh keluarga dan kolega pejabat pemko juga dewan hingga ada yang menunggak ratusan juta namun kenapa hal itu malah tidak diperioritaskan. Sungguh Bakri Siddiq hanya terlihat ingin menambah kesulitan rakyat dan memberi kemudahan bagi para pihak yang berhubungan dekat dengan pejabat.

- Tak Fokus Membangun Banda Aceh

Di tengah kondisi yang katanya kesulitan anggaran hingga pembangunan sarana ibadah banyak tidak realisasi, Pj Walikota Bakri Siddiq tercatat sudah dua kali keluar daerah membawa rombongan pemko puluhan orang untuk kegiatan yang terkesan jalan-jalan. 

Pertama, ke Padang alasannya acara asosiasi pemerintah kota se Indonesia, selanjutnya baru-baru ini Pj Walikota Bakri Siddiq kembali membawa puluhan rombongan pemko untuk acara jaringan kota pusaka Indonesia di Palembang. Dengan kondisi banyaknya program kerakyatan dan keagamaan yang hingga saat ini, jelas-jelas Pj Walikota telah melakukan pemborosan anggaran di tengah kesulitan rakyatnya.

Tuntutan DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh

Dengan mempertimbangkan hal tadi, DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh menuntut beberapa hal keapda Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq. Diantaranya adalah:

1. Mendesak agar Bakri Siddiq segera terbangun dari lamunannya, lebih fokus kepada persoalan rakyat ketimbang pencitraan semata.

2. Meminta pemerintah pusat dan Mendagri untuk tegas dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Walikota, jika memang Mendagri terus mendengarkan laporan “asal Bapak senang” dan mengabaikan realita yang terjadi di masyarakat, dan membiarkan pihak yang tidak becus dan peduli memimpin Kota Banda Aceh, maka itu akan mencoreng citra pemerintah pusat di mata rakyatnya.

3. Apabila tidak segera dilakukan evaluasi oleh Mendagri, maka DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh akan kembali melakukan aksi dan bahkan akan demontrasi langsung ke Kemendagri.

Hingga berita ini diturunkan, reporter Dialeksis.com sudah meminta tanggapan dari jajaran Pemko Banda Aceh. Hanya saja tak kunjung ada balasan.(Akh)