Sebanyak 27 mahasiswa mengikuti kuliah umum pariwisata bertema “Government Entrepreneur” yang digelar di ruang rapat Disbudpar Aceh. [Foto: dok. Disbudpar Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 27 mahasiswa mengikuti kuliah umum pariwisata bertema “Government Entrepreneur” yang digelar di ruang rapat Disbudpar Aceh pada 7 Mei 2025. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, menghadirkan diskusi mendalam tentang peran birokrasi dalam pengembangan usaha dan ekonomi kreatif di daerah.
Sulas Nawan, dosen luar biasa dari FISIP UIN Ar-Raniry, membuka pertemuan dengan menyampaikan tujuan dari government entrepreneur. Menurutnya, mata kuliah ini rutin diadakan setiap tahun untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan manajemen publik dan keterampilan kewirausahaan yang relevan dengan dinamika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Melalui mata kuliah ini, kita ingin mengajarkan para mahasiswa untuk mempelajari bagaimana biokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan berperan dalam mengembangkan subsektor ekonomi kreatif”, kata sulas.
Menurutnya, government entrepreneur adalah konsep yang menjembatani antara tata kelola pemerintahan dengan semangat berwirausaha. Hal ini sangat relevan dalam era sekarang, di mana birokrasi dituntut lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan.
Turut hadir dalam kuliah umum ini Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Disbudpar Aceh, Evi Mayasari. Ia menjelaskan bahwa Disbudpar memiliki peran penting dalam pengelolaan kebudayaan dan pariwisata daerah.
“Disbudpar Aceh membawahi dua bidang di sektor kebudayaan, yaitu sejarah dan nilai budaya, serta bahasa dan seni dan pada sektor pariwisata terdapat tiga bidang utama: pemasaran, pengembangan usaha dan kelembagaan pariwisata (PUPK), serta pengembangan destinasi pariwisata, sub sektor Ekonomi kreatif berada di bawah bidang PUPK," ungkap Evi.
Evi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan peluang yang ada. “Pemerintah sudah banyak memfasilitasi, sekarang tinggal bagaimana adik-adik mahasiswa mau menjemputnya atau hanya diam di tempat. Di era globalisasi ini, tidak ada lagi batas ruang dan waktu,” ujarnya mengajak mahasiswa untuk aktif dan berani berkarya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Disbudpar Aceh, ismail, menjelaskan secara rinci peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, ekonomi kreatif adalah segala sesuatu yang mengandung nilai dan mampu menghasilkan pendapatan, mulai dari produk hingga layanan yang bernilai jual.
“Di Aceh sendiri, terdapat tujuh subsektor unggulan ekonomi kreatif, yakni kuliner, fashion, kriya, aplikasi, permainan, musik, serta film animasi dan video. Pemerintah daerah terus memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi pasar. Salah satu pencapaian besar adalah ketika sebuah brand fashion asal Aceh tampil dalam ajang fashion show di Paris pada 2022," terang Ismail.
Ismail menyebut bahwa generasi muda Aceh sangat potensial, khususnya dalam sektor kreatif berbasis teknologi dan media digital.
“Anak-anak muda kita sering jadi juara dalam kompetisi film dan animasi. Ini bukti bahwa mereka cerdas dan mampu bersaing. Tinggal kita bantu mereka dengan pelatihan dan ruang kreasi,” sambungnya.
Meski demikian, pengembangan ekonomi kreatif Aceh juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kualitas produk, kurangnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual, minimnya platform pemasaran digital, serta belum meratanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal.
Sebagai penutup, seluruh pembicara sepakat bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan generasi muda sangat dibutuhkan untuk memajukan ekonomi kreatif Aceh. Kuliah umum ini menjadi momentum penting untuk menanamkan semangat kewirausahaan dalam birokrasi dan menggerakkan potensi lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global. [*]
Sebelumnya