Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal. [Foto: PWI Aceh]

Kedua, Dirut Bank Aceh Syariah tidak mesti orang Aceh, melainkan orang-orang yang bisa membangun Bank Aceh ke depan. Apalagi, sebutnya, semenjak bank konvensional tidak ada lagi di Aceh, banyak potensi atau peluang agar mereka dicalonkan menjadi Dirut Bank Aceh.

“Jadi menurut kami, Pemerintah Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali harus melakukan langkah ekstrem dengan membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapa saja yang akan berkompetisi menjadi Dirut Bank Aceh. Dalam percaturan global sekarang ini, menjadi aneh kalau ada pembatasan apalagi rekruitmen secara diam-diam,” tandasnya.

“Harus jujur kami katakan, keberpihakan BAS kepada kalangan penguasaha masih sangat minim. Sudahlah, ini kita jadikan sebagai pengalaman buruk masa lalu untuk kita menuju masa depan yang lebih baik dengan konsep perbankan yang mendukung dunia usaha. Untuk mewujudkan itu tentu saja dibutuhkan direksi yang berani, bebas dari intervensi,” kata H Ramli dibenarkan Ikbal Iqbal Idris dan TAF Haikal. 

Dalam diskusi yang berlangsung santai itu, berbagai masukan dan testimoni tentang keberpihakan Bank Aceh kepada pengusaha juga diungkapkan oleh H Ramli, Iqbal Idris Ali, dan TAF Haikal. []