Kadin Aceh Bakal Gelar Rapimprov 2023, Usung Tema “Sinergitas Pengusaha Aceh Mendorong Investasi”
Font: Ukuran: - +
Reporter : Nora
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pengurus Kadin Provinsi Aceh akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) tahun 2023, Senin (10/7/2023) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.
Penyelenggaraan Rapimprov kali ini merupakan yang pertama untuk kepengurusan Kadin Provinsi Aceh masa Bakti 2022 - 2027 sebagai hasil Muprov VII Kadin Aceh di Banda Aceh, Aceh tanggal 27 - 29 Juni 2022 yang lalu.
Rapimprov Kadin Aceh 2023 diselenggarakan dengan tema : “Sinergitas Pengusaha Aceh Mendorong Investasi”.
“Rapimprov bertugas untuk menetapkan sasaran program dan kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi. Dalam hubungan itu, Rapimprov 2023 akan menyampaikan masukan tentang Program Kerja Tahun 2023 Kadin Aceh,” kata Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal kepada Dialeksis.com, Kamis (6/7/2023).
Adapun tujuan dari pelaksanaan Rapimprov tersebut, jelas Iqbal, untuk menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
Selanjutnya, melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran.
Serta untuk membantu Dewan Pengurus Kadin Aceh untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan kepada Muprov.
Iqbal menjelaskan, Kadin Aceh akan selalu memperhatikan dinamika lingkungan ekonomi strategis yang terjadi, baik ditingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.
Kadin sebagai satu-satunya wadah organisasi dunia usaha dan selaku mitra strategis pemerintah, akan terus mendukung dan menciptakan sinergi secara kritis dan mewujudkan Provinsi Aceh yang maju, yang mandiri dan mensejahterakan rakyat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.
“Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kadin Provinsi Aceh akan selalu menyelaraskan dan mensinergikan upaya dan derap langkahnya dengan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” ujarnya.