DIALEKSIS.COM | Idi - Keputusan Pemerintah Provinsi Aceh untuk menetapkan 68 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2023 merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor pendidikan, khususnya dalam pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada SMK dalam mengelola proses produksi di teaching factory atau TEFA.

Rahmatsah Putra, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Timur, menjelaskan bahwa penunjukan BLUD kepada SMK Negeri dengan produk unggulan memungkinkan sekolah tersebut untuk memiliki kemandirian dalam mengelola anggaran sekolah. 

Dalam pertemuan di Aula SMA Negeri 1 Idi, Rahmatsah mendorong setiap SMK untuk mengembangkan potensi masing-masing dan berkoordinasi dengan badan usaha di daerah guna memajukan produk siswa.

Rahmatsah menekankan bahwa status BLUD bukan hanya untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk meningkatkan layanan pendidikan dari segi kualitas maupun jumlah tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Para kepala sekolah diingatkan untuk memperkuat tanggung jawab dan akuntabilitas dalam mengelola sekolah, serta diubah mindset agar berperan sebagai CEO.

Lebih lanjut, Rahmatsah menyarankan agar Kepala SMK membangun kolaborasi dengan badan usaha di wilayah masing-masing untuk memajukan berbagai produk unggulan dari siswa. Dengan adanya kerjasama ini, akses masyarakat terhadap produk usaha SMK dapat lebih mudah diakses sesuai dengan kebutuhan. 

Rahmatsah juga menekankan pentingnya menjalankan BLUD dengan baik dan memastikan bahwa rekening BLUD tetap aktif, mendorong kreativitas kepala sekolah untuk menghidupkan BLUD dan mencari sumber dana mandiri lewat produknya. [*]