Jubir Partai Aceh, Nurzahri. Foto: Naufal/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli A.Md, mengenai Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh terkait pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, yang disampaikan dalam rapat paripurna pelantikan Wakil Ketua DPRA, telah menimbulkan perdebatan publik.

Jubir Partai Aceh, Nurzahri, menanggapi pernyataan tersebut dengan mengingatkan semua pihak, khususnya Partai Gerindra Aceh, untuk mendisiplinkan kader-kadernya agar tidak memperkeruh situasi. 

“Pernyataan Ketua DPRA itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi DPR Aceh dalam mengawasi kinerja Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut terkait kejanggalan yang muncul pada SK Plt Sekda,” ujar Nurzahri kepada Dialeksis, Sabtu (22/2/2025). 

Menurutnya, keabsahan SK tersebut dapat ditelusuri oleh lembaga pengawasan internal Pemerintah Aceh, yakni Inspektorat. Jika SK tersebut sah, maka bisa disampaikan kembali kepada DPRA untuk mendapat klarifikasi. Namun, jika ada kesalahan, SK tersebut bisa diperbaiki sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apalagi dalam SK tersebut terdapat kalimat yang menyatakan, “Apabila ditemukan kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”

“Maka tidak ada alasan bagi Partai Gerindra untuk bereaksi berlebihan. Jangan menarik masalah ini menjadi konflik antarpartai, terutama dengan Partai Aceh,” kata Nurzahri.

Lebih lanjut, Nurzahri meminta agar pimpinan Partai Gerindra memberikan pembinaan yang lebih baik kepada anggotanya, guna menghindari pernyataan yang dapat merusak citra partai. 

“Gerindra adalah partai besar, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk kader-kadernya bertindak sembarangan, yang dapat mencederai citra partai itu sendiri,” tegasnya.