DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo resmi melarang pengeksporan minyak goreng sawit (MGS) dan bahan baku MGS yang dimana mengejutkan banyak pihak akhir-akhir ini.

“Wajar jika Jokowi mengambil kebijakan tersebut, masak urusan MGS saja tidak berujung tuntas yang sudah 4 bulan berlalu, ini seharusnya menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan,” ucap Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali kepada Dialeksis.com, Minggu (24/4/2022).

Akibat dari polmeik MGS, kata Dia, sawit ini terkesan dipersalahkan oleh banyak pihak. Padahal dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat pulih ekonominya akibat pandemi Covid-19.

“Dan itu disebabkan industri sawit yang terus mengalami tren positif dan dampak multi efek player lainnya,” ungkapnya.

Kemudian, Dirinya mengatakan, memang benar ada beberapa eksportir yang mencoba melanggar aturan yang sudah diterbitkan pemerintah, namun tidak langsung menyamaratakan semuanya.

“Kita harus akui, bahwa ekspor MGS dan bahan bakunya sangat berisiko secara keseluruhan, karena 16 juta petani sawit dan pekerja sawit mengantungkan hidupnya diperkebunan sawit rakyat yang mencapai angka ‘42 persen perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh pekebun’,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Fadli, adapun risiko anjloknya penerimaan negara melalui BK )Bea Keluar) dan sangat berpotensi tekornya BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui perannya sebagai operator pelaksana Pungutan Eksport (PE).

“Sebenarnya yang paling berisiko itu adalah petani sawit akan melantarkan kebunnya, karena anjloknya harga TBS ditengah naiknya HPP yang mencapai 100 persen,” ungkapnya.

Adapun dampak dari penyetopan ekspor ini adalah petani sawit yang paling merasakannya. Fadli mengatakan, faktanya, setelah pidato Jokowi pada Jumat lalu (22/4/2022), satu jam kemudian, harga TBS langsung terkoreksi Rp 100-200/Kg dan ini terjadi hampir merata di 22 Provinsi Sawit APKASINDO.

“Disaat yang bersamaan juga harga pupuk, pestisida dan herbisida naik terus, yang saat ini kenaikannya sudah mencapai 200%. Seperti contoh, pupuk NPK sudah diangka Rp980rb/zak, sebelumnya hanya dikisaran Rp.340rb/zak (50kg),” ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, Menteri Keuangan melalui Peratuan PMK Nomor 23/PMK.05/2022 baru-baru ini sudah menaikkan Tarif PE CPO dari 155 US$/ton, naik menjadi 375 US$/ton dan Bea Keluar (BK) menjadi 200 US$/ton, totalnya menjadi 575 US$ (Rp8.350.000).

Terkhusus akibat kenaikan PE ini, harga TBS kami terbebani hampir Rp1.000/kg. Masyarakat Indonesia harus mengetahui ini "bahwa yang mensubsidi MGS Curah dan Biodisel (B30) tersebut adalah diambil dari dana PE (bukan APBN), yang nota bene adalah uang sumbangan petani sawit yang dikelola oleh BPDPKS.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Fadli Ali kepada Dialeksis.com, Minggu (24/4/2022), adapun beberapa perusahaan APKASINDO juga merilis beberapa update harga TBS sebagai berikut:

1. PT. RPP menyampaikan, update harga pada 23 April 2022 turun menjadi Rp 3.270,-.

2. PT Aceh Trumon Anugerah Kita, terhitung pada Sabtu (23/4/2022) turun sebesar Rp 50 (Rp 3.095,-).

3. PT GSS terhitung 23 April 2022 Turun menjadi harga sebesar Rp 50,-.

4. PKS PT.SSN harga TBS Rp 50,- terhitung 23 April 2022.

5. Subulussalam, Aceh Singkil, Abdya dan Aceh Jaya juga turun harga.

6. PT. Syaukaht Agro Panga terhitung Sbtu (23/4/2022) harga TBS turun Rp 80/Kg.

Untuk wilayah Aceh, rata-rata turunnya harga TBS itu sebesar Rp 50,- dari harga pasar yang lebih kurang Rp 3.100-3.300,-/Kg untuk Barat-Selatan sebelum turunya harga TBS.

Untuk wilayah Aceh kawasan Timur, update harga sebelumnya turun bisa mencapai Rp 3.500,-/Kg.

Bahkan Update pada hari ini, Fadhli Ali saat dikonfirmasi lagi oleh Dialeksis.com, Minggu (24/4/2022) menyebutkan bahwa Harga update terbaru sementara, harga TBS di Abdya (Aceh Barat Daya) berkisar Rp2.580-2.880,-/Kg.

“Jika harga beli pada petani Rp2.880, maka harga beli di PKS atau di pabrik yang dibawa oleh suplayer Rp3.180-3.150/kg,” pungkasnya. [ftr]