Foto: Istimewa/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Musyawarah Wilayah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Aceh direncanakan akan berlangsung paling lambat akhir bulan Desember 2020. Selain mensosialisasikan hasil Munas ke V di Bandung pada 29 November lalu juga di agendakan pemilihan struktur baru pengurus DPW PKS Provinsi Aceh Tahun 2020-2025. 

Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Ratnalia Indrasari menyampaikan JSI sendiri melihat sejumlah kader potensial yang akan mencuat dalam Muswil PKS Aceh kedepan sebagai Ketua Umum DPW PKS Aceh. Beberapa nama diantaranya Nasir Djamil Anggota (DPR RI tiga periode), Ustadz Irawan Abdullah (Ketua Komisi IV DPRA), Khairul Akmal (Sekertaris Umum DPW PKS Aceh), Ismunandar ST (ketua PKS DPD Aceh Besar), Iwan Sulaiman (ketua DPD PKS Banda Aceh) Rafli Kande (Anggota DPR RI), Farid Nyak Umar (Ketua DPRK Banda Aceh) dan Kasibun Daulay (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada/Advokat Senior). 

“Sejumlah nama tersebut memiliki kriteria yang jelas jenjang kaderisasinya. Memiliki pengalaman jabatan di struktur PKS secara kelembagaan, tidak Pernah bermasalah dengan Badan Penegak Disiplin Organisasi atau Majelis Tahkim, memiliki kapasitas dan elektabilitas maupun popularitas” jelas ratnalia kepada dialeksis.com (15/12/2020).

Disisi lain Ratnalia mengidentifikasi dari pandangan publik maupun informasi diterima, bahwa ada hal yang harus diperbaiki PKS Aceh secara kelembagaan partai. Harapan publik tentunya menurut Ratnalia dari  regenerasi struktur kepengurusan pada DPW PKS Aceh idealnya mampu memberi energi sekaligus harapan baru bagi partai dakwah yang baru saja berganti logo ini. 

Pekerjaan rumah nantinya ketua terpilih PKS Aceh memiliki agenda penting untuk penataan organisasi partai, Ratnalia mencatat ada beberapa hal. 

“Kepengurusan baru nantinya haruslah melahirkan kepemimpinan transformatif agar mampu memberikan energi baru bagi PKS. Terlebih selama ini memang PKS belum pernah berkuasa jadi partai berkuasa di Aceh, dan ada sembilan kabupaten di Aceh yang PKS tidak mendapatkan kursi DPRK hasil Pemilu 2019. Dikotomi antara kader dan non kader juga menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani oleh PKS. Karena sebagai partai kader, memang dikotomi tersebut pastilah mencuat ketika agenda muswil berjalan," katanya.

"Tantangan PKS ke depan harus lebih mampu dalam mendorong isu kesejahteraan rakyat di parlemen, seperti isu ekonomi, lowongan kerja dan masih tingginya pengangguran di Provinsi Aceh,” tutup ratnalia. (*)