kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Jelang Milad GAM, Pengamat Harap Perkara Bendera Tak Ditunggangi Politik Sepihak

Jelang Milad GAM, Pengamat Harap Perkara Bendera Tak Ditunggangi Politik Sepihak

Senin, 29 November 2021 08:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : akhyar

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada. [Foto: Dialeksis]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada meminta pihak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk mengawasi semua titik wilayah di Aceh jelang perayaan rutin Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang jatuh pada tanggal 4 Desember 2021.

Menurutnya, semua titik di Aceh punya potensi disusupi atau digunakan sebagai tempat untuk pengibaran Bendera Bulan Bintang.

"Tidak harus fokus pada satu titik atau di wilayah tertentu saja. Tapi kewaspadaan dini itu lah yang paling utama dan harus di kedepankan," kata Aryos Nivada kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Senin (29/11/2021).

Aryos juga menitip pesan agar para petinggi eks GAM, khususnya Muzakkir Manaf agar menginstruksikan ke seluruh masyarakat Aceh agar tidak mengibarkan bendera karena dapat memicu polemik yang mengganggu relasi semua pihak, baik Aceh maupun pusat.

Karena, tegas dia, jangan sampai Milad GAM nanti, hanya memperkeruh keadaan kondusif pasca damai yang sudah dirasakan oleh masyarakat Aceh saat ini.

Adapun soal pengetatan keamanan jelang Milad GAM yang baru-baru ini menggema dari aparat Polda Aceh, Aryos menuturkan jika upaya pengetatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggungjawab kepolisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara kelembagaan mengikat bagi kepolisian.

Perkara Bendera Dianggap Sudah Final dan Selesai

Di sisi lain, Aryos juga menegaskan agar polemik Bendera Bulan Bintang disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Menurut Aryos, persoalan Bendera Bulan Bintang sudah final serta selesai. Nuansa pasca damai yang dirasakan masyarakat Aceh saat ini jangan lagi dikeruhkan dengan persoalan bendera.

"Bagi saya, permasalahan bendera sudah selesai. Cuman tuntutan sekarang ialah bagaimana komitmen dan political will dari semua pihak, khususnya kalangan eks GAM dan pemerintah untuk sama-sama mematuhi apa yang sudah disepakati," ujar Aryos yang juga seorang alumni Lemhannas.

"Jangan lagi perkara bendera ditarik-tarik lagi atau ditunggangi untuk kepentingan politis atau kepentingan sekelompok dalam upaya untuk menekan pemerintah pusat. Terpenting bagaimana keluar dari jurang kemiskinan serta mampu membuat kesejahteraan dirasakan seluruh lapisan masyarakat Aceh," sambungnya.

Polda Komunikasikan Agar Tidak Berkibar Bendera

Aryos yang juga seorang akademisi fakultas FISIP USK berharap ada gerakan dari aparat kepolisian untuk turun mengkomunikasikan ke seluruh jajaran stakeholder dan elit eks GAM.

Sehingga, kata dia, dengan diskusi kedua belah pihak itu diharapkan mampu meredamkan dan menyadarkan agar momentum Milad GAM di tanggal 4 Desember 2021 nanti, oleh semua pihak berkomitmen supaya tidak muncul niatan membuat kerusuhan di Aceh.

"Jika disampaikan, semoga tidak ada manuver-manuver untuk menggerakkan massa atau usaha untuk membangkitkan rasa 'anti' terhadap salah satu pihak," jelas dia.

Sikap KPA Aceh Besar Diminta Jadi Teladan

Di kesempatan yang sama, Aryos juga mengapresiasi pihak Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Besar yang turut mengimbau anggotanya agar tak mengibarkan Bendera Bulan Bintang saat prosesi Milad GAM berlangsung.

Menurut Aryos, pernyataan sikap dari KPA Aceh Besar harus ditiru oleh KPA-KPA lain yang ada di berbagai Kabupaten/Kota se-Aceh.

"Pernyataan sikap mereka (KPA Aceh Besar), artinya mereka sudah mulai mengedepankan sikap nasionalisme. Mereka sudah betul-betul berupaya keras untuk menunjukkan bahwa mereka sudah bertransformasi menjadi masyarakat yang memang berintegral di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Aryos yang juga peneliti senior Jaringan Survei Inisiatif. [Akh]

Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda