Rifki Hasan Gayo, mahasiswa asal Kabupaten Bener Meriah. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Redelong - Keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan sementara penggunaan Jalan Enang-Enang menuai kritik dari berbagai kalangan.
Kebijakan yang diambil dengan alasan keselamatan itu dinilai belum menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat, yakni lambannya penanganan kerusakan ruas jalan nasional Bireuen-Takengon yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Rifki Hasan Gayo, mahasiswa asal Kabupaten Bener Meriah mengatakan penutupan akses Jalan Enang-Enang tidak boleh hanya berakhir pada larangan penggunaan jalan tanpa diikuti langkah konkret untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Dataran Tinggi Gayo.
Rifki mengakui bahwa aspek keselamatan pengguna jalan merupakan hal yang penting. Namun, ia mempertanyakan mengapa kondisi jalan yang kini dianggap berbahaya justru dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat harus turun tangan melakukan perbaikan secara swadaya.
“Jika jalan ini memang berbahaya untuk dilalui, maka pertanyaan yang harus dijawab BPJN adalah mengapa kondisi tersebut dibiarkan terjadi hingga masyarakat harus mengumpulkan donasi dan memperbaikinya secara swadaya. Ini bukan sekadar persoalan keselamatan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara yang tidak boleh dialihkan kepada rakyat,” kata Rifki kepada media dialeksis.com, Rabu (24/6/2026).
Ia menilai aksi gotong royong yang dilakukan masyarakat beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa kebutuhan terhadap akses Jalan Enang-Enang sangat mendesak. Menurutnya, warga tidak akan mengambil inisiatif sendiri apabila pemerintah mampu memberikan penanganan yang cepat dan memadai.
“Rakyat bergerak karena keadaan memaksa. Ketika masyarakat mengambil inisiatif untuk membuka akses yang selama ini terabaikan, pemerintah seharusnya hadir membawa solusi, bukan hanya larangan. Masyarakat berhak mengetahui apa langkah nyata yang akan dilakukan setelah penghentian ini,” ujarnya.
Rifki juga menyoroti solusi yang ditawarkan BPJN Aceh dengan mengarahkan pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif Jalan Wer Lah. Menurutnya, langkah tersebut belum cukup karena pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan akses utama yang aman dan layak bagi masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah hanya fokus menghentikan aktivitas warga, tetapi gagal memberikan kepastian kapan persoalan ini akan diselesaikan. Keselamatan memang penting, tetapi tanggung jawab pembangunan infrastruktur juga merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerusakan Jalan Enang-Enang tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan konektivitas antarwilayah yang selama ini bergantung pada jalur nasional tersebut.
Karena itu, Rifki mendesak pemerintah pusat, BPJN Aceh, serta pemerintah daerah untuk segera menyusun langkah penanganan yang jelas dan terukur agar persoalan yang telah berlarut-larut itu dapat segera diselesaikan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat tidak akan tinggal diam apabila tidak ada kejelasan mengenai percepatan perbaikan jalan tersebut.
Menurutnya, aksi demonstrasi menjadi salah satu opsi yang akan dipertimbangkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
“Kami menghormati kewenangan BPJN dan memahami aspek keselamatan yang menjadi pertimbangan. Namun apabila tidak ada kepastian solusi dan percepatan penanganan, kami akan mempertimbangkan untuk turun ke jalan. Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara untuk mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Rifki, aksi demonstrasi bukan tujuan utama, melainkan langkah terakhir apabila aspirasi masyarakat terus diabaikan. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian mengenai rencana perbaikan dan waktu penyelesaian jalan yang selama ini menjadi penghubung penting antara wilayah pesisir dan dataran tinggi Aceh.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar pernyataan atau larangan, tetapi kepastian. Kapan jalan ini diperbaiki, bagaimana skema penanganannya, dan kapan masyarakat bisa kembali menggunakan akses tersebut dengan aman. Itu yang harus dijawab pemerintah,” ujarnya.
Rifki berharap polemik Jalan Enang-Enang menjadi perhatian serius semua pihak. Ia meminta pemerintah pusat, BPJN Aceh, dan pemerintah daerah duduk bersama untuk merumuskan solusi yang tidak hanya menjamin keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah tengah Aceh tidak terus terganggu.
“Pemerintah pusat, BPJN Aceh, dan pemerintah daerah harus duduk bersama mencari solusi terbaik. Masyarakat membutuhkan akses yang aman, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa mobilitas dan aktivitas ekonomi mereka tidak terus terganggu. Jalan Enang-Enang harus diselesaikan, bukan sekadar ditutup,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
