Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq (kiri) terlihat hadir dalam reses PKS. [Foto: for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Salah satu persoalan penting yang selalu ditegaskan oleh Mendagri dalam pesannya adalah menjaga netralitas aparatur sipil negara.  

Namun, Kehadiran Pj Walikota Banda Aceh di acara salah satu partai, serta dominasi salah satu partai di Kota Banda Aceh dalam laju pemerintahan di Banda Aceh justru menjadi indikator bahwa netralitas Pj Walikota Banda Aceh patut diragukan.

"Kehadiran Pj Walikota pada acara qurban internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan menjadi pembicara dalam reses DPRK dari PKS merupakan fakta bahwa Pj Walikota Banda Aceh memiliki kecenderungan ke pada partai tertentu dan terbukti tidak netral secara politik, sehingga hal ini berimplikasi kepada kegaduhan politik," ungkap koordinator Kaukus Peduli Kota (KPK) Ikhwan Kartiawan dalam siaran pers yang diterima Dialeksis.com, Selasa (15/11/2022).

Logikanya, kata Ikhwan, reses yang merupakan masa dimana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen politiknya di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing, justru dihadiri langsung oleh Pj Walikota Banda Aceh sebagai pembicara dan itu terlihat jelas untuk kepentingan dewan partai tertentu saja.

"Apa urusan seorang Pj Walikota datang dan menjadi pembicara pada acara reses DPRK PKS, bahkan Pj Walikota membawa sejumlah ASN untuk reses anggota dewan partai politik. Ini menunjukkan jangankan untuk menjaga netralitas ASN, Pj Walikota Banda Aceh malah terlihat secara langsung atau tidak langsung melibatkan ASN untuk kepentingan politik tertentu, ini sangat disayangkan," ujarnya.

PJ Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq jadi pembicara dalam reses PKS. [Foto: for Dialeksis]

Menurut Ikhwan, padahal secara tegas komisi II DPR RI dan Mendagri sepakat bahwa para penjabat kepala daerah tidak boleh berpolitik, tidak boleh punya kepentingan politik terlebih memihak ke parpol.

"Hari ini secara jelas kita melihat bahwa Pj Walikota memiliki kecenderungan politik dan tidak netral. Untuk itu kita mendesak Mendagri agar segera mencopot Bakri Siddiq dari jabatan sebagai Pj Walikota Banda Aceh karena jelas-jelas telah mengabaikan amanah dan intruksi Mendagri tentang netralitas seorang penjabat kepala daerah," tegasnya.[]