DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Alasan Mualem yang menilai bahwa Indonesia tidak jelas pada aspek keadilan dan demokrasi sehingga melahirkan wacana referendum untuk Aceh dinilai sebagai statement yang tidak objektif dengan kondisi Aceh secara kekinian.

Hal tersebut disampaikan Sofyan, warga Lhokseumawe kepada Dialeksis.com, Jumat, (31/5/2019).

"Alasan Mualem bukan seperti semangat tahun 1999 lalu. Ini kan hanya akumulasi kekecewaan Mualem akibat kalah pada pilpres 2019," ucap Sofyan. 

Sofyan juga mengkhawatirkan situasi Aceh hari ini jika isu referendum ini terus bergema. Menurutnya, akan berpotensi pada rusaknya perdamaian yang sedang dirasakan saat ini. 

"Ketika wacana itu dilemparkan untuk kondisi hari ini, siapa yang akan bertanggung jawab untuk masalah ini. Kan tidak ada yang bertanggung jawab. Yang saya khawatirkan, ini akan menjadi bumerang bagi rakyat," tegas pria yang pernah mencalonkan diri sebagai calon Walikota Lhokseumawe pada pilkada 2017 lalu. 

Dia melanjutkan, situasi politik Aceh hari ini berbeda jauh dengan semangat isu referendum tahun 1999 lalu. Saat itu, sambungnya, ada sebuah semangat nasionalisme keacehan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh. 

"Ini hanya kepentingan politik dan menjadi besar saat direspon oleh elit Gerindra, seperti Fadli Zon, dan disambut positif oleh partai koalisi Prabowo," ucapnya.

Sofyan beranggapan, isu referendum adalah bargaining politik kubu Prabowo yang saat ini sedang menjalani proses menggugat hasil Pilpres di MK. 

"Ada desain politik yang sedang dibangun oleh kubu 02 terhadap kepentingannya di MK, artinya, ketika mereka kalah maka asumsi kecurangan terjadi, sehingga rakyat Aceh menuntut referendum," ujarnya. 

Pun demikian, ia tidak menolak dan sepakat terhadap wacana referendum jika hal itu merupakan semangat secara keacehan.

"Jika isu referendum ini merupakan semangat perjuangan keacehan, kita sepakat-sepakat saja," ujarnya.