Wakil Ketua PW ISNU Aceh, Muazzinah. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Aceh ikut serta dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir bandang yang digelar Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/12/2025).
Dalam forum tersebut, ISNU Aceh menyoroti lonjakan biaya distribusi logistik yang dinilai menghambat penyaluran bantuan ke sejumlah desa terdampak di Kabupaten Bireuen.
Wakil Ketua PW ISNU Aceh, Muazzinah, yang hadir dalam rakor itu mengatakan relawan menemukan biaya angkut logistik meningkat tajam sejak beberapa akses utama terputus. Kondisi ini terjadi terutama pada jalur menuju Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng.
“Untuk menyeberangkan bantuan di kawasan Jembatan Teupin Reudeup-Awe Geutah saja, relawan harus membayar porter hingga Rp200.000. Setelah itu ada biaya tambahan sekitar Rp300.000 untuk melansir logistik dengan mobil pikap ke posko,” ujar Muazzinah seusai rakor.
Ia menjelaskan, kendaraan dari luar hanya bisa berhenti sebelum jembatan akibat kerusakan jalan. Tarif angkut harian juga melonjak hingga Rp400.000, jauh di atas kondisi normal.
Dalam rakor tersebut, ISNU Aceh menyampaikan bahwa situasi ini memperlambat pendistribusian bantuan ke titik-titik paling terdampak seperti Pante Baro Kumbang, Blang Dalam, Suwak, dan Krueng Beukah. Penundaan distribusi dinilai dapat memperburuk akses warga terhadap kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, pembalut wanita, air bersih, serta popok bayi dan lansia.
“Ketika biaya distribusi sebesar itu dibebankan kepada relawan, desa terpencil akan semakin terisolasi. Bantuan menumpuk di posko utama, sementara warga di hilir bencana menunggu lebih lama,” kata Muazzinah.
Dalam forum tersebut, ISNU Aceh mendorong Pemerintah Aceh menyiapkan armada taktis dan mempercepat pembukaan jalur alternatif agar distribusi bantuan dapat segera dipercepat.
“Pemerintah perlu mempercepat pemulihan akses dan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. ISNU Aceh siap berkolaborasi mendukung penanganan di lapangan,” kata Muazzinah.
Rakor yang dipimpin Pemerintah Aceh itu turut melibatkan sejumlah lembaga kemanusiaan nasional dan internasional.
Forum membahas pemulihan akses, percepatan perbaikan jaringan listrik, serta normalisasi sumber air bersih di wilayah yang masih terdampak banjir bandang.
Selain itu, ISNU Aceh juga menyampaikan laporan lapangan terkait kondisi sebagian gampong di Peusangan Siblah Krueng yang masih tanpa listrik sejak 26 November hingga 7 Desember 2025. Banyak warga masih mengungsi karena rumah mereka tertimbun lumpur dan mengalami kesulitan memperoleh air bersih. [ ]
Sebelumnya