Ketua Ippelmas Banda Aceh, Isra Fuadi. [Foto: Sara Masroni/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis komputer (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bakal dimulai pada 27 Januari hingga 28 Februari 2020 mendatang.

Khususnya masyarakat Simeulue, lokasi SKD berbasis komputer ini dilaksanakan di Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, ketua Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Simeulue (Ippelmas) sangat menyayangkan kebijakan itu.

"Bayangkan ada 1.549 peserta CPNS dari Pulau Simeulue ke sini (Banda Aceh) untuk tes dengan menempu perjalanan melewati laut dan darat selama sehari semalam. Berapa besar risiko yang mereka hadapi," kata Ketua Ippelmas Banda Aceh, Isra Fuadi saat dihubungi Dialeksis.com, Jum'at (10/1/2020).

"Sekarang waktu sudah mempet, kita tidak mungkin menarik kembali lokasi tes di Simeulue. Tapi pemerintah harus pikirkan biaya perjalanan mereka, sebab kebanyakan saudara-saudara kita tidak mampu," tambahnya.

Ketua Ippelmas menuturkan, bakal banyak yang tidak ikut tes bila pemerintah tidak mengambil kebijakan yang solutif mengenai persoalan.

"Salah satu jalan yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan membantu akomodasi dan transportasi mereka (peserta SKD CPNS)," kata Ippelmas Banda Aceh itu.

"Kalau tidak ada dana, coba gunakan dana hibah dari setiap dinas atau SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten). Dalam keadaan mendesak seperti ini, dana tersebut bisa digunakan. Ada aturannya," tambah Isra.

Ia berharap, pemerintah kabupaten harus responsif menghadapi persoalan ini. Sebab menurut Isra, sejauh ini belum terobosan atau solusi yang ditawarkan pemerintah untuk para CPNS yang akan mengikuti tes tersebut.

"Kita Ippelmas siap membuat posko kesehatan dan pusat informasi untuk para CPNS dari Simeulue di Banda Aceh. Tapi pemerintah juga harus responsif," tandasnya.

Jika dikalkulasikan, perjalanan dari Simeulue ke Banda Aceh mengabiskan minimal Rp 1 Juta per kepala. Jika ada 1.549 CPNS yang mengikuti SKD berbasis komputer, maka masyarakat Simeulue mengeluarkan uang Rp 1,5 miliar lebih dari pulau ke daratan Aceh. (sm)