Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama pejabat BPKS dan Delegasi Pemerintah Aceh rapat dengan pihak Port of Chennai. (Foto: IST)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh berkunjungan ke New Delhi, India, pada 16 sampai dengan 21 Februari 2020. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh dan perwakilan Kemenlu RI turut serta dalam delegasi yang dipimpin Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. 

Agenda kunjungan kerja Plt Gubernur Aceh itu menindaklanjuti komitmen Presiden RI dengan Perdana Menteri India, untuk mengembangkan konektivitas antara Aceh dan Kepulauan Andaman dan Nicobar, yang disepakati dalam Shared Vision on Maritime Cooperation RI – India pada Mei 2018. 

Dalam pertemuan itu terdapat beberapa hasil keputusan yang dihasilkan. Terkait dengan kunjungan Rites Pte Ltd (Badan Usaha Miliki Negara India), mereka menyatakan akan menyerahkan hasil fisibilities study kepada Pemerintah Aceh/BPKS melalui Kemenlu RI, dalam dua bulan kedepan. Rites masih sedang menyelesaikan analisa dari hasil kunjungan dan survey lapangan, saat mengunjungi Sabang pada tanggal 7 – 8 Desember 2019 lalu.

Lalu, Tindak lanjut penyiapan Draft MoU kerja sama Operasional Pelabuhan sister Port antara BPKS dan Port of Chennai, komunikasi lanjutan untuk menyiapkan draft MoU direncakan akan di tanda tangani pada Kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada Juni 2020 mendatang. 

Memperkuat implementasi dan komitmen kedua pemimpin negara yang tertuang dalam Shared Vision on Maritime Cooperation in the Indo-Pacific RI – India, 2018, Kepulauan Andaman dan Nicobar merupakan pasar yang prospektif bagi produk dan jasa serta investasi Aceh. 

Seperti penyediaan bahan baku dan bahan pokok keperluan sehari-hari, material pembangunan bisa diimport dari mainland Aceh. Kemudian, Pemerintah India telah berkomitmen untuk memfasilitasi, memberikan insentif serta mempermudah pelaksanaan perdagangan dan investasi dengan Indonesia. 

Terkait konektivitas Udara dalam pelaksanaan kerjasama perdagangan, investasi dan pariwisata, perlu segera dilakukan pembahasan dan atau revisi ASA untuk membuka rute Port Blair dan Banda Aceh. Tindak lanjut dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat menindaklanjuti pembahasan dimaksud dengan Ministry of Civil Aviation India.

Kemudian, Pemerintah India juga menyebutkan bahwa diperlukan Airline Indonesia untuk ikut dalam tender dan insentif finansial yang ditawarkan Pemerintah India untuk melakukan penerbangan ke Port Blair. 

Sementara, permintaan impor barang dari Aceh, antara lain bahan konstruksi, produk pertanian (kelapa), kerjasama industri pemrosesan perikanan, mutiara hitam, kiranya dapat dipandang sebagai quick-win dalam merealisasikan perdagangan antara kedua wilayah. 

Khusus batu pecah dan semen, perlu diselenggarakan pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas possibility terutama dari segi regulasi. Selain itu, pengembangan paket wisata kapal pesiar dan kapal Yacht antara Aceh dan Andaman-Nicobar, perlu ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan business meeting dengan cruise operator, trevel agent juga Joint Promotion melalui famtrip bagi media juga perlu dipertimbangkan secara positif.