Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk. H. Muhammad Yusuf A Wahab. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menyikapi tentang perbankan Syariah dan wacana pengembalian bank konvensional ke Aceh yang belakang menjadi isu publik, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk. H. Muhammad Yusuf A Wahab menjelaskan persoalan perbankan Syariah di Aceh harus disikapi dengan cermat, bijaksana dan penuh kehati-hatian serta harus direspon dengan pola pikir, sikap dan kebijakan yang bersyariah pula.

Kata pria yang akrab dikenal dengan panggilan Tu Sop Jeunib dalam menyikapi persoalan ini perlu melakukan kajian yang komprehensif agar problem ini dapat dilihat secara secara jelas dan utuh. 

"Kajian ini penting supaya kita dapat menemukan apa sebenarnya kelemahan yang kemudian menyeret syariatisasi perbankan di Aceh ini sampai pada titik perdebatan," kata Tu Sop Jeunib, Senin (22/5/2023) kepada Dialeksis.com.

Menurut Tu Sop, sebab cara berpikir, sikap dan kebijakan yang tidak didasari atas kajian yang matang akan membuat penyelesaian persoalan ini bias, tidak menyentuh inti persoalan dan berpotensi menyeret ke dalam persoalan lain yang baru.

Kata Tu Sop ada 3 aspek yang perlu dikaji, yaitu regulasi, penerapan dan layanan. Apakah ketiga aspek ini sudah memenuhi unsur syariah atau masih perlu disempurnakan. 

Dalam persoalan perbankan ini, ada 3 nilai syariah yang perlu diperhatikan, yaitu Nilai keadilan, Nilai kebaikan, dan Nilai penguatan perawatan prinsip-prinsip yang diperintah di dalam agama. 

"Ketiga nilai ini menjadi instrumen dalam stempel dan label Syariah," sebut Tu Sop.

Sebagai daerah yang memiliki regulasi Syariah, persoalan publik di Aceh harus ditata dan diselesaikan sesuai dengan kaedah-kaedah syariah. Oleh karena demikian, dalam hal ini perlu kolaborasi yang seimbang antara pengambil kebijakan dalam hal ini Forkopimda dengan pemegang otoritas Syariah yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

"Kolaborasi ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan solutif yang bersyariah," tuturnya.

Begitu juga terkait wacana pengembalian bank konvensional ke Aceh, menurut Tu Sop sebaiknya jangan tergesa-gesa mengambil sikap. Harus ada kajian yang menyeluruh dan mendalam sebelum mengambil suatu kesimpulan.

Ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan, antara lain di tengah kondisi perekonomian dan perputaran keuangan di Aceh saat ini, apa untung-ruginya bagi Aceh atas keberadaan atau ketidakberadaan bank konvensional Kembali ke Aceh?

Kekuatan keuangan di Aceh saat ini dominan bersumber dari APBN dan APBA. Hanya sedikit yang bersumber dari sektor lain seperti pertambangan, perkebunan atau lainnya. Jika pun ada dari sektor lain, mereka mengelola keuangan dari sumber mana? 

Sementara itu, perputaran uang yang bersumber dari APBA didominasi oleh Bank Aceh dan dari APBN berada dalam dominasi BSI. Terlepas dari soal perbankan dan keuangan, kita patut juga mempertanyakan pada diri kita sendiri sejauh mana kita komit penegakan dan penerapan Syariah di Aceh. Terutama dalam urusan publik. Legalitas yang bersifat lex specialis itu bukankah keistimewaan yang diperoleh lewat perjuangan panjang para tokoh-tokoh Aceh? 

"Maka atas dasar berbagai pertimbangan yang ada, saya ingin menegaskan beberapa hal, yaitu dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di Aceh, kita harus komit untuk menjaga pola pikir, sikap dan kebijakan agar tidak keluar dari konsep Syariah," ucapnya.

Siapapun yang mengurus Aceh, kata Tu Sop, dalam kebijakannya mesti berproses pada penguatan Syariah. Semua nilai-nilai Syariah yang memungkinkan diterapkan harus diupayakan semampunya.

"Kita harus komit untuk menghindari praktek penerapan Syariah yang justru menjadi fitnah bagi Syariah itu sendiri," ujarnya.

Inilah yang dimaksud bersandingnya ulama dan umara. Dalam arti kata kesuksesan penerapan syariat di dalam Pemerintahan Aceh baru terjadi apabila terkombinasi dengan baik antara keilmuan, etika, skill dan kekuasaan. 

"Inilah yang belum berhasil kita wujudkan," tandas Tu Sop Jeunib. [FAJ]