IKATSI USK akan menggelar Forum Diskusi Terbuka dengan mengangat tema “Konsep dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Aceh” pada Selasa (22/2/2022) yang dimana akan menghadirkan Akademisi, Birokrat, dan Praktisi terbaik di Aceh. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - IKATSI USK akan menggelar Forum Diskusi Terbuka dengan mengangat tema “Konsep dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Aceh” pada Selasa (22/2/2022) yang dimana akan menghadirkan Akademisi, Birokrat, dan Praktisi terbaik di Aceh.

Berdasarkan rilis yang diterima Dialeksis.com, Rabu (16/2/2022), Acara ini dipimpin yang juga sebagai Panitia Pengarah oleh Junaidi Ali, ST, MT yang saat ini juga menjabat sebagai Assisten 2 Setda Aceh dan Sekretaris Umum, Surya Bermansyah. ST. MT merupakan Dosen Teknik Sipil FT USK.

Adapun Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Terbuka Konsep dan Penanganan Banjir Aceh, IKATSI USK, Dr. Muhajjir. ST. M. Eng mengatakan, konsep yang tepat dalam penanganan dan penanggulangan banjir di Aceh, seharusnya bukan hanya pada saat banjir telah terjadi, namun jauh sebelum terjadi dan kesiapan jika terjadi banjir.

“Sebenarnya Pemerintah telah mencetuskan konsep One River One Management dimana satu sungai dikelola dengan satu kebijakan yang mencakup beberapa stakeholder pada daerah tangkapan sungai tersebut mencakup pemerintah pusat, daerah hingga masyarakat langsung,” katanya.

Kemudian, Lanjutnya, namun diperlukan kesatuan konsep dan kebijakan antar stakeholder tersebut dengan memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masing-masing pihak terkait.

“Maka pada forum diskusi terbuka ini kita mencoba bertukar info guna mempersatukan atau mensinkronkan konsep-konsep yang mungkin telah ada di beberapa pihak,” sebutnya.

Menurutnya, penyebab banjir tidak dapat dikatakan mana yang paling signifikan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda secara topografi dan tutupan lahan yang digunakan dan lain-lain.

“Penyebab banjir di Aceh akhir-akhir ini umumnya disebabkan oleh cuaca ekstirm, karakter topografi wilayah, kurangnya daerah resapan, pedangkalan sungai, penyempitan bantaran sungai, naiknya muka air laut sehigga terjadi banjir rob, serta kurangnya wawasan masyarakat tentang menjaga lingkungan,” ujarnya.

Dr Muhajjir menyebutkan, kejadian banjir juga tidak dapat disalahkan ke satu pihak saja, dan merupakan tanggungjawab bersama.

“Banjir dapat terjadi karena faktor alam, dan bisa juga terjadi karena kelalaian kita selaku manusia. Oleh Kerana itu perlu adanya integrasi konsep dan kebijakan penanganan banjir pada elemen-elemen masyarakat untuk mengelola dan menyikapi banjir,” jelasnya.

Selanjutnya, Ia mengatakan, Pemerintah Aceh sejauh ini dalam Qanun Pemerintah Aceh sendiri dan Qanun Kabupaten/Kota telah tertera daerah-daerah yang menjadi fokus penanganan banjir, namun perlu diingat bahwa dalam penanganan banjir ada beberapa konsep terhadap penanganan banjir, yaitu do nothing, hidup harmonis dengan banjir, pindahkan orangnya atau pindahkan banjirnya.

“Penanganan Banjir tidak cukup hanya pada keseriusan Pemerintah Aceh saja, namun juga keseriusan setiap elemen-elemen masyarakat sendiri, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, lembaga-lembaga masyarakat, akademisi, hingga masyarakat sendiri yang harus disiapkan sigap dan siap mengelola dan mengadapi banjir,” pungkasnya.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dimana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh setiap orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun,” tambahnya. []