DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Aceh (IKAMAPA-Bogor) menggelar diskusi publik terkait “Bagaimana Pertanian Aceh Bertahan Di Tengah Pandemi COVID 19”, Jumat (2/7/2021) di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Diskusi publik itu dibuka Gubernur Aceh Nova Iriansyah secara daring dari Rumah Dinas di kawasan Blang Padang, Banda Aceh.

Acara itu menghadirkan tiga pemateri, yaitu Kadistanbun Aceh Cut Huzaimah, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Aliman, dan Guru Besar Fakultas Pertanian USK Prof. Dr. Ir. Abubakar, M.S. Selain itu acara tersebut diikuti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan A. Hanan, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Almuniza Kamal serta para mahasiswa.

Ketua IKAMAPA Bogor Muhammad Nizam Auza dalam sambutannya menyebutkan, kegiatan itu digelar guna menghadirkan masukan dan solusi untuk dunia pertanian di Aceh, khususnya bagaimana sektor pertanian bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Berbagai ide, gagasan, dan solusi yang konstruktif dan implementatif diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membangun sektor pertanian Aceh, khususnya di masa Pandemi COVID-19,” ujar Muhammad Nizam.

Sementara Gubernur Nova dalam sambutan virtualnya menyebutkan, Pemerintah Aceh menyambut baik terlaksananya diskusi tentang sektor pertanian karena sektor penyumbang utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.

"Mengingat betapa pentingnya pembangunan di sektor pertanian, maka Pemerintah Aceh telah menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pembangunan Aceh," kata Gubernur Nova.

Hal itu disebut tercermin dalam visi dan misi Pemerintah Aceh khususnya tentang kedaulatan dan ketahanan pangan, yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dikemas dalam Unggulan Aceh Hebat, yaitu Aceh Troe, Aceh Meugoe dan Meulaot.

Gubernur menjelaskan, sasaran dari program tersebut antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, yang akhirnya diharapkan akan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu kita menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Dalam dua tahun terakhir ini, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah terjadinya pandemi Covid-19, yang bukan saja berdampak pada sektor kesehatan semata, tetapi juga telah berdampak kepada sektor-sektor lainnya, termasuk sektor pertanian,” kata Gubernur.

Khusus untuk sektor pertanian, lanjut gubernur, pada awal pandemi, FAO sudah memperingatkan semua negara tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan global akibat pandemi ini.

Oleh karena itu, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan tersebut, Pemerintah Aceh disebut telah mengambil langkah cepat dan strategis dengan mencanangkan Program Gerakan Aceh Mandiri Pangan (GAMPANG) pada pertengahan tahun lalu.

“Melalui Gerakan ini, Pemerintah Aceh juga menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong/ Desa agar memfokuskan pemanfaatan anggarannya melalui APBK dan Dana Desa untuk mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujar gubernur.

Gubernur juga menerangkan, Pemerintah Aceh menyadari bahwa sektor pertanian terutama berkaitan dengan ketahanan pangan, juga sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, sektor pertanian disebut merupakan penyangga (Buffer Sector) di masa pandemi ini.

"Walau bagaimanapun, kebijakan Pemerintah dalam mencegah dan menahan laju penyebaran Covid-19 akan berpengaruh secara langsung kepada sektor lainnya," katanya.

Dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat misalnya, diakui pasti akan berpengaruh terhadap rantai pasok (Supply Chain) sektor pertanian, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Di sisi lain, sambung gubernur, pihaknya juga meyakini bahwa krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 juga memberi harapan baru atau membuka jendela kesempatan (Window of Opportunity) untuk merevitalisasi sektor pertanian.

“Karena sektor pertanian, disamping sebagai bagian penting dari sistem penyediaan pangan, ternyata di saat krisis seperti ini, juga dapat berperan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) alamiah,” ujar Gubernur. [HA]