DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -Temuan Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) dari publikasi Data Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun 2017 yang dirilis oleh BPS RI pada awal tahun 2018 menunjukkan bahwa; dari 23 kab/kota di Aceh, Kab. Aceh Singkil menempati urutan pertama kabupaten/kota termiskin se Aceh, yaitu; mencapai 22,11 persen, selanjutnya Gayo Lues 21,97 persen, Pidie Jaya 21,82 persen, Pidie 21,43 persen, dan Bener Meriah 21,14 persen.

Catatan IDeAS, selama periode 2016-2017,  ada 17 kabupaten/kota di Aceh yang mengalami kenaikan angka kemiskinan, termasuk kota Banda Aceh. Data tersebut merupakan data ter-update yang dipublikasi di situs resmi BPS Pusat.

Direktur IDeAS Munzami Hs mengatakan  peningkatan persentase angka kemiskinan di 17 kab/kota di Aceh tersebut menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA maupun APBK belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Kepada Dialeksis, Munzami Hs  menuturkan sejumlah faktor yang menyebabkan  kemiskinan Aceh meningkat

"Pertama, tata kelola anggaran belum berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi & pengentasan kemiskinan. Terbukti angka kemiskinan msih stagnan. Kedua. Alokasi anggaran baik APBA maupun APBK tiap tahun yang diurus hanya infrastruktur mulai dari tingkat provinsi sampai di tingkat desa. Ketiga, anggaran utk belanja pegawai masih sangat tinggi, itu belum termasuk untuk  belanja barang & jasa kebutuhan pegawai. Artinya, APBA maupun APBK hanya sbg instrumen utk mensejahterakan aparatur, bukan utk mensejahterakan rakyat." Ujar Munzami, Jumat (17/08/2018).

Munzami juga mengatakan maraknya praktik korupsi menjadi biang keladi yang menyebabkan aceh terpuruk

"Masih maraknya berbagai praktik korupsi di Aceh. Ini penyakit yang harus segera dibasmi di Aceh. Praktik korupsi terjadi mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang tender masih terus terjadi di Aceh" ujarnya geram.

IDeAS mengingatkan pemerintah bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kab/kota harus menjadi PR bersama bagi Pemerintah Aceh dan seluruh Pemkab/Pemkot. Saat ini, rata-rata pemerintahan di Aceh hasil Pilkada Februari 2017 lalu sudah berusia satu tahun. Tahun ini masuk tahun ke-dua, IDeAS mengimbau seluruh pemerintahan di Aceh agar RKA APBA 2019 maupun APBK 2019 mendatang, harus ada Master Plan yang jelas mengenai kebijakan riil dari alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. (Rel/AP)