ICW Desak Polri Buka Dokumen Pengadaan Alat Sadap Pegasus dari Israel Secara Transparan
Font: Ukuran: - +
Reporter : Sammy
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membuka secara transparan dokumen pengadaan alat sadap Pegasus dari Israel, terutama yang telah dipublikasikan oleh Indonesia Leaks.
"Alat sadap Pegasus ini sudah digunakan di 18 negara dan menargetkan 5.000 nomor kontak. Tapi nomor-nomor ini bukanlah orang yang terlibat kejahatan, tapi yang ditargetkan itu para oposisi politik, jurnalis, aktivis, dan kelompok kritis lainnya. Saat ini ada sekitar 18 jurnalis di berbagai negara yang dijadikan target alat sadap Pegasus ini," ujar Wana Alamsyah dalam konferensi pers ICW Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia yang disiarkan secara live di akun Instagram @sahabaticw, Selasa (21/6/2023).
Liputan Indonesia Leaks menemukan banyak masalah dari masuknya alat sadap Pegasus ini ke Indonesia. Penggunaannya diduga tidak hanya untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme, tapi juga pada hal-hal lain. Selain itu, alat ini juga diduga dapat dimiliki banyak lembaga tanpa kejelasan akuntabilitasnya.
Alamsyah menambahkan, dampak dari penggunaan alat sadap ini sangatlah besar. Tidak hanya sekadar untuk mengintai dan memata-matai, namun juga memiliki konsekuensi yang cukup besar dalam penegakan demokrasi di Indonesia.
Alat sadap seperti Pegasus ini, kata Alamsyah juga menghambat kerja-kerja jurnalis. Para jurnalis kritis yang menginvestigasi kejahatan-kejahatan yang disponsori oleh negara menjadi target operasi dari alat pengintai ini.
"Karena itu berdasarkan temuan Indonesia Leaks ini, kami mendesak pemerintah, dalam hal ini Polri dan instansi pemerintah lainnya agar menghentikan pengadaan alat ini ke depannya, diumumkan secara transparan melalui tim independen yang dibentuk oleh negara untuk menyelidiki alat-alat pengintaian semacam Pegasus ini, dan menuntut adanya peningkatan transparansi dan keamanan digital dari perusahaan telekomunikasi yang memproduksi telepon selular," demikian disampaikan Wana Alamsyah. [sam]