Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian. [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setiap 9 Februari diperingati Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini, tema yang diangkat yakni Bangkit dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi.

Bertepatan dengan Peringatan HPN, Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian mengatakan, pers memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan dan perdamaian di Aceh.

"Saya merasakan betul, pada saat masa-masa kritis Aceh pada fase konflik bersenjata, melalui pena-pena kawa-kawan insan pers, seperti membuka mata dunia luar tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di Aceh, begitu pula ketika Aceh di hantam gelombang tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Sulit membayangkan bagaimana jadinya Aceh tanpa kawan-kawan pers," ungkap Hendra Budian kepada Dialeksis.com, Selasa (9/2/2021)

Wakil Ketua DPRA itu melanjutkan, insan pers memiliki peran yang sangat besar dalam proses-proses mengakhiri konflik bersenjata hingga berujung di meja perundingan (damai).

"Catatan penting bagi kita semua, konflik telah berakhir, damai telah kita raih. Selanjutnya, perdamaian ini harus diisi dengan pembangunan dan kemajuan, tentu melalui kerja-kerja yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran," ujar Hendra.

"Saya kira, cita-cita tersebut akan bisa dicapai apabila kita bekerja secara bahu-membahu dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di Aceh. Nah, dalam proses ini lagi-lagi saya berpikir bahwa peran pers tidak tergantikan. Sebagai peace keeping dengan spirit peace journalism," tambahnya.

Kemudian terkait adanya kriminalisasi atau ancaman-ancaman terhadap pers dari oknum tertentu, Wakil Ketua DPRA itu berujar pers memiliki pijakan hukum yang kuat, melalui UU Pers.

"Setiap tindakan-tindakan yang berakibat pada kriminalisasi pada kawan-kawan insan pers saya kira harus dijadikan perhatian utama. Tidak boleh ada pihak-pihak yang merasa diri melampaui hukum itu sendiri dengan menghalang-halangi apalagi melakukan diskriminasi terhadap kerja-kerja jurnalistik," pungkasnya.