kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Hendra Budian Sidak Proyek Pembangunan di Bener Meriah, Ini Temuannya

Hendra Budian Sidak Proyek Pembangunan di Bener Meriah, Ini Temuannya

Kamis, 02 Desember 2021 16:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Nora

Hendra Budian saat melakukan inspeksi mendadak di proyek pembangunan Bener Meriah. [Foto: IST]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengoperasian Terminal Parkir Bongkar Muat Barang dan Terminal Tipe B di Aula Kantor Bupati Bener Meriah, Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, S.H. menyempatkan diri untuk meninjau beberapa proyek pembangunan yang sedang berjalan di Bener Meriah.

Diantaranya adalah pembangunan Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Lampahan di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah dan pembangunan Gedung Aula SMA 1 Bukit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

"Kedua pembangunan itu adalah usulan masyarakat yang dititipkan melalui saya untuk diperjuangkan di dalam APBA Tahun 2021 ini. Alhamdulillah usulan tersebut sudah dalam proses pengerjaan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (2/12/2021).


Lanjutnya, khusus untuk normalisasi di Desa Lampahan Induk, itu merupakan program prioritasnya, mengingat permintaan dari masyarakat yang berpandangan apabila tidak segera ditindaklanjuti, maka akan berpotensi abrasi bahkan banjir bandang ketika musim penghujan tiba.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, Hendra mencatat beberapa hal. Pertama, Pembangunan pembangunan Aula SMA 1 Bukit, dengan luas bangunan 8x12 meter tidaklah proporsional dari aspek ukuran. Ia perlu memastikan setiap pembangunan yang diterima oleh masyarakat tepat sasaran dan layak untuk digunakan.

"Kedua, batas waktu pengerjaan yang sudah semakin sempit ditakutkan akan berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan," terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, sepulang dari Bener Meriah, ia akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut.

"Selain memperjuangkan usulan masyarakat, sudah menjadi tugas kami di DPR Aceh untuk memastikan setiap proses pembangunan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Selai itu, menurutnya, penting untuk memastikan agar semua hasil dari pembangunan tersebut dapat berdaya guna bagi masyarakat.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI
Komentar Anda