Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman. [Foto: Pemko Banda Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Aminullah Usman kembali mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai telah berhasil melakukan upaya pencegahan korupsi.

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK memberi penilaian terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar 87,14 persen. Artinya, Kota Gemilang menjadi peringkat satu dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Kota Banda Aceh tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Aceh, Sementara rata-rata provinsi 77 persen. 

Hasil MCP itu disampaikan Agus Priyanto, Korsup KPK-PIC Wilayah Aceh, Jumat (14/1/2022) kemarin.

“Alhamdulillah apresiasi dari KPK ini sangat berharga dan membanggakan, sekaligus menjadi pelecut semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Aminullah.

Menurutnya, prestasi itu merupakan buah kerja keras segenap jajaran Pemko Banda Aceh dan dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait. 

“Ini wujud azas keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan publisitas yang senantiasa kami terapkan selama ini di semua tingkatan pemerintahan,” ujarnya.

Sebagai informasi, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan meliputi delapan area intervensi.

Kedelapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. (AY/HBA)