Ketua Cabang Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Aceh, drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes., meminta Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota meningkatkan keseriusan dalam pencegahan dan penanggulangan rabies di seluruh wilayah Aceh. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka memperingati World Rabies Day (Hari Rabies Sedunia) yang diperingati setiap 28 September, Ketua Cabang Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Aceh, drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes., meminta Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota meningkatkan keseriusan dalam pencegahan dan penanggulangan rabies di seluruh wilayah Aceh.
Peringatan World Rabies Day 2026 mengusung tema “Stronger Together”, yang menekankan bahwa eliminasi rabies membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dokter hewan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan One Health.
WHO juga menempatkan vaksinasi massal anjing, penguatan surveilans, edukasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah sebagai bagian penting dari upaya eliminasi rabies.
Nurdiansyah mengatakan, rabies tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kesehatan hewan. Rabies merupakan penyakit zoonosis yang mengancam keselamatan manusia, sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia secara terpadu.
“Momentum Hari Rabies Sedunia harus menjadi pengingat bahwa rabies bukan persoalan yang boleh kita tangani hanya ketika sudah muncul kasus. Pemerintah harus memperkuat pencegahan dari hulu melalui vaksinasi hewan penular rabies, surveilans yang aktif, pengendalian populasi, edukasi masyarakat, serta memastikan penanganan cepat apabila terjadi kasus gigitan,” ujar Nurdiansyah, Minggu (27/9/2026)
Menurutnya, perhatian terhadap Aceh tetap diperlukan karena rabies masih terdeteksi di provinsi tersebut. Dashboard rabies Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat laporan kasus rabies di Lhokseumawe dan Aceh Singkil pada Januari 2026, serta di Bireuen pada Maret 2026.
Karena itu, PDHI Aceh mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar tidak menjadikan program rabies sekadar kegiatan seremonial tahunan. Program vaksinasi hewan penular rabies perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan, memiliki target cakupan yang jelas, serta didukung anggaran yang memadai.
“Jangan menunggu ada korban baru kita bergerak. Pencegahan jauh lebih penting. Kita membutuhkan pemetaan daerah berisiko, ketersediaan vaksin hewan yang mencukupi, petugas lapangan, laboratorium dan sistem surveilans yang kuat, serta koordinasi cepat antara dinas yang membidangi kesehatan hewan dengan Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan edukasi mengenai kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Masyarakat perlu didorong untuk melakukan vaksinasi rutin terhadap anjing, kucing, dan hewan penular rabies lainnya serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gigitan atau paparan yang berisiko.
Nurdiansyah menekankan pentingnya penerapan konsep One Health, karena pengendalian rabies tidak dapat diselesaikan satu instansi saja.
“Dokter hewan bekerja memutus sumber penularan pada hewan, tenaga kesehatan melindungi manusia yang terpapar, pemerintah memastikan kebijakan dan anggarannya, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan. Semua harus bergerak bersama. Inilah makna Stronger Together yang perlu kita implementasikan di Aceh,” katanya.
PDHI Aceh, lanjut Nurdiansyah, siap berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat dalam memperkuat edukasi, vaksinasi, surveilans serta langkah-langkah menuju eliminasi rabies.
“Target kita harus jelas: jangan sampai ada masyarakat Aceh kehilangan nyawa akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Hari Rabies Sedunia jangan berhenti sebagai peringatan, tetapi harus menjadi momentum memperkuat kebijakan dan aksi nyata menuju Aceh bebas rabies,” tutup drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes., Ketua Cabang PDHI Aceh. [*]
Sebelumnya
