Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli, Mohan Dinata. [Foto: Ist.]

DIALEKISS.COM | Banda Aceh - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli, Mohan Dinata mengatakan, Pemerintahan Pidie Meusigrak di bawah kepemimpinan Roni Ahmad, lima tahun belakang jauh dari harapan masyarakat. 

Pemerintah yang mengusung visi misi Gle Blang Laot ini disebut hanyalah sebuah fiktif belaka. Sektor pertanian, bahkan mafia pupuk pun masih merejalela. Laot pun demikian, banyak sekali hal yang tidak dipedulikan oleh Abusyik, sapaan akrab Bupati Pidie.

Ia melanjutkan, banyak sekali hal yang tidak dipedulikan oleh Abusyik. Hal yang lain seperti pengelolaan PAD yang berantakan, stunting masih di angka tertinggi, infrastruktur yang tidak memadai, perhelatan pora yang masih tidak jelas, syari'at Islam yang kacau balau, kekerasan seksual di segala tempat, narkoba di kalangan pemuda bahkan akhir-akhir ini ada pesta miras oplosan yang dilakuan oleh warga luar Aceh di Pidie.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi pemerintah yang mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Pidie, termasuk ketika berhasil meraih juara dua MTQ Aceh dan Juara Umum POPDA Aceh, serta pernah juara umum hardikda proponsi aceh tahun 2019.

“Saya sebagai Ketua HMI Cabang Sigli menaruh harapan besar kepada Pj Bupati Pidie nantinya. Betapa tidak, Pj Bupati nanti akan menjabat dalam waktu yang cukup lama, artinya ketergantungan roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Pidie nantinya akan ditentukan juga oleh sosok Pj Bupati Pidie nantinya,” ungkapnya kepada media Dialeksis.com, Rabu (13/7/2022). 

Menurutnya, kriteria Pj Bupati Pidie harus putra daerah dan paham teritorial Kabupaten Pidie, tidak mengkhianati masyarakat daerah dengan kepalsuan sebagai title putra daerah terbaik, tetapi juga harus mempunyai komitmen tinggi untuk melanjutkan pembangunan di Pidie.

“Pj Bupati nantinya akan mempersiapkan Pilkada pada 2024. Kita tidak butuh Pj Bupati yang balas jasa terhadap parpol karena itu hal yang salah. Pj Bupati nantinya akan menjabat dalam waktu yang cukup lama, artinya ketergantungan roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Pidie akan ditentukan juga oleh sosok Pj Bupati Pidie nantinya,” tegasnya. 

Ia menambahkan, ada 430 ribuan jiwa yang bergantung pada Pj Bupati Pidie selanjutnya. Jika Pj Bupati diisi oleh orang yang tidak paham wilayah, tentu akan menyulitkan tugas sebagai pemimpin daerah nantinya, dan pasti akan merugikan masyarakat.

“Masih banyak sekali tugas PR yang harus dilakukan oleh PJ Bupati nantinya, seperti pengelolaan PAD, stunting, infrastruktur, perhelatan pora, pertanian, syari'at Islam, kekerasan seksual, Narkoba, miras dan sebagainya. Semua itu jadi lahan pekerjaan PJ Bupati bukan hanya saja fokus pada politik tentang Pilkada 2024,” tutupnya. [AF]