[Foto: Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | BANDA ACEH - Seleksi calon anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2020-2024 memasuki tahapan akhir yang akan ditentukan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA). 

Hasil seleksi sebelumnya yang dilakukan oleh Tim Seleksi telah mengumumkan lima belas (15) calon Komisioner KIA untuk periode 2020-2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama teman-teman koalisi seperti LBH Banda Aceh dan Flower Aceh yang tergabung dalam Pokja untuk integritas rekrutmen KIA mendesak Komisi I DPRA untuk melakukan fit and proper test secara terbuka kepada publik. 

Pihaknya, berharap Komisi I memilih kandidat yang tepat mengisi jabatan Komisioner KIA periode 2020-2024 dan benar-benar sosok yang mendapat kepercayaan publik.

“Terkait rencana fit and proper test yang akan dilakukan oleh Komisi I DPRA dalam wakktu dekat ini, kami mendorong Komisi I untuk dapat membuka proses tersebut kepada publik,” ujar Juru Bicara Pokja Untuk Integritas Rekrutmen KIA, Hafidh kepada Dialeksis.com, Selasa (1/9/2020).

Sebagai Komisi yang lahir dari amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sudah sepatutnya proses pemilihan 5 Komisioner baru itu juga dilakukan secara terbuka. 

Hafidh, "sangat menyesalkan Pansel bermain aman,"seharusnya pansel memilih 10 nama yang diusulkan ke Komisi 1 DPRA. Dahulu juga seperti itu, kesan di mata publik kan main aman. Bisa saja memilih 10 nama dengan kualitas yang jelas. Apalagi susah bagi anggota dewan juga melakukan track record kalau terlalu banyak orangnya di uji fit end profer test nantinya. Jelas ketentuannya minimal 10 maksimal 15 nama yang diusulkan. Idealnya 10 nama jadi membantu kerja-kerja dewan dan masyarakat sipil mempelajari rekam jejak mereka semuanya," tegas Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik LSM MaTA .

MaTA yakin bahwa pemilihan oleh Komisi I DPRA secara terbuka nantinya akan membangun kepercayaan publik terhadap DPRA sendiri. Proses pemilihan secara terbuka akan menjadi bagian dari trend positif membangun citra lebih baik terhadap parlemen.

"MaTA bersama teman teman koalisi akan melakukan audiensi kepada pimpinan DPRA untuk memberikan masukan terkait rekam jejak yang dilakukan oleh Pokja Untuk Integritas Rekrutmen Komisi Informasi Aceh ini," ujarnya. (MHV)