Beranda / Berita / Aceh / Gelar Rakor 2023, DPKA Targetkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sebesar 16,31

Gelar Rakor 2023, DPKA Targetkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sebesar 16,31

Kamis, 16 Maret 2023 17:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar rapat koordinasi tahun 2023, Rabu (15/03/2023) dihotel Grand Arabia, Banda Aceh. [Foto: Humas Aceh]


DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 menyebutkan Tujuan Pembangunan Perpustakaan adalah “Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat”. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA), Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi tahun 2023, Rabu (15/3/2023) dihotel Grand Arabia, Banda Aceh, yang diikuti oleh 46 peserta dari Bappeda dan Arpus di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Sasaran Strategisnya adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga DPKA menargetkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2023 sebesar 16,31.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. 

“Begitu juga tentang layanan Kearsipan kita sudah berhasil melakukan penelusuran Arsip di beberapa SKPA. Selain dari itu juga sudah mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI yang merupakan kemajuan di bidang kearsipan yang sudah kita raih bersama,” ujarnya.

Dr. Edi Yandra menambahkan, penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan sejauh ini memang sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dari segi perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasannya.

“Dalam penyelenggaraan Perpustakaan dan kearsipan kita dihadapkan dengan kendala-kendala seperti masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi sebuah lembaga perpustakaan dan kearsipan. Kondisi ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara Dinas terkait dalam tahapan penyusunan program di bidang perpustakaan dan kearsipan, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana melahirkan program-program kegiatan yang benar-benar menyentuh dan mampu mengakomodir kepentingan publik," katanya.

Bidang perpustakaan dan kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan pelaksanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikembangkan peningkatan minat baca, peningkatan mutu layanan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

“Kita juga berharap, keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini juga mampu menjadi pioner dalam membela kepentingan negara melalui penyediaan layanan kearsipan yang sistematis,” imbuhnya.

Penyelenggaraan layanan perpustakaan sejogjanya juga harus mampu menjembatani kebutuhan publik akan buku-buku yang berkualitas.

"Sehingga kehadiran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat mendukung dan mendorong masyarakat pembelajar dalam upaya menuju masyarakat madani yang sadar informasi," pungkas Dr Edi Yandra. [HA]

Keyword:


Editor :
Indri

kip
riset-JSI
Komentar Anda