Foto: aceh.kemenag.go.id

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menggelar Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) tahun 2021 di aula Grand Permata Hati, Banda Aceh, Senin (15/11/2021).

Bincang-bincang seputar haji dan umrah ini mengusung tema Peluang, Tantangan dan Problematika Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Kegiatan ini diikuti Kakankemenag Kabupaten/Kota, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kankemenag Kabupaten/Kota, pimpinan Ormas Islam, bank mitra keuangan haji, dan Ikatan Persaudaraan Haji Aceh. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg menyampaikan, pandemi telah menyebabkan pembatalan keberangkatan haji dalam dua tahun terakhir. Meskipun begitu, kata Iqbal, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan dan menyusun skema pelaksanaan haji untuk tahun berikutnya.

"Sudah dua tahun kita tidak bisa memberangkatkan jamaah haji kalau kondisi ini terus berlanjut maka antrian akan semakin bertambah. Maka kita berdoa kepada Allah semoga pandemi selesai dan pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan tahun depan," ujarnya. 

Ia menjelaskan, seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M, Kanwil Kemenag Aceh juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid mengenai batalnya keberangkatan ibadah haji. Hal ini, juga untuk menjawab informasi hoak yang beredar di media sosial. 

Sementara itu, Kasubdit Dokumen Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeng RI, Nasrullah Jasam mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan skema pelaksanaan haji 2022, meskipun belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi.

"Kita sudah mulai dan sebetulnya kita sudah punya basis di 2020 dan 2021.Kita prinsipnya melakukan persiapan seperti biasa seolah-olah haji ada dan kuotanya 100 persen dan semuanya kita sudah siapkan.Termasuk gelang identitas yang kita buat tahun 2020 sampai sekarang masih ada dan belum kita tulis tahunnya, menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi termasuk persiapan lainnya," ungkapnya.

Selain itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Emir Rio Krishna berharap kabar hoak menyangkut dengan pembatalan keberangkatan ibadah haji tidak lagi terjadi.

"Jika terjadi hoaks atau berita (hoaks), ada baiknya kita tabayun karena memforward berita juga ada dosanya dan itu jariyah (beruntun)," katanya. [KKA]