Pemkab Aceh Besar menggelar dialog dengan masyarakat Lhoknga, Jumat (29/11/2019) dalam rangka silaturahmi dan mencari solusi terbaik terkait persoalan di Lhoknga. [Foto: Media Center Aceh Besar]

DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Pemerintah Aceh Besar bertemu dengan para geuchik, imum mukim, serta tokoh masyarakat, dalam rangka silaturahmi, juga dialog penyampaian aspirasi dari masyarakat kecamatan Lhoknga, di Aula UDKP Lhoknga, Jumat (29/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar mengatakan, bahwa pertemuan ini diadakan dalam rangka silaturahmi, juga bisa mendengar langsung kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, yang meliputi masalah lingkungan, pertanian, juga sumber daya manusia. 

"Kita akan mencari solusi terhadap apa apa saja permasalahan yang dihadapi warga kecamatan lhoknga," ujarnya. 

Ia juga mengatakan bahwa masalah yang paling besar yang sedang dialami oleh masyarakat Lhoknga ialah masalah lingkungan, terkait keberadaan PT. SBA (Solusi Bangun Andalas). 

"Masalah pembebasan lahan, sumber daya manusia, juga air, yang digunakan masyarakat sehari-hari merupakan hal utama yang harus kita selesaikan, dan kita (pemerintah) akan berusaha semampunya untuk menindak lanjuti," tutur Mawardi Ali. 

Namun demikian, tambah bupati, sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia, untuk tidak menghambat investasi dalam bentuk apapun. "Maka itu, kita harapkan PT SBA ini bisa mendatangkan manfaat yang baik untuk peningkatan ekonomi khususnya masyarakat Lhoknga," tambahnya. 

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, bersama-sama pemerintah untuk berkontribusi dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah," tambah bupati. 

Terkait tumpahnya batubara, tambah Mawardi Ali, pihaknya sudah berkoordinasi dengan perusahaan terkait, bahwa penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti pada tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. 

"Kami sudah memeriksa, bahwa itu (batubara) merupakan tanggung jawab pihak pengirim, bukan mereka (PT. SBA), karena batubara tersebut belum betul-betul sampai, dan sedang diatasi oleh pihak Kementerian," tambahnya. 

"Mereka (perusahaan pengirim batubara) akan bertanggung jawab terhadap kerugian nelayan, dan pelaku pariwisata, juga akan melakukan pembersihan pantai, serta merecovery terumbu karang yang sudah hancur akibat tumpahnya batubara, dan ini sedang dikerjakan," tambah Mawardi Ali. 

Sementara itu, Camat Lhoknga, Syarbini, juga mengatakan bahwa masyarakat Lhoknga telah mengalami gagal panen akibat musim kemarau lalu. "Permasalahan yang dirasa mendesak, yaitu musim tanam tahunan sudah sangat jauh bergeser, tahun ini, masyarakat sudah gagal tanam, dan kita berharap pemikiran bersama untuk mencari solusi,". 

Tgk Wahid, Imum Masjid Lhoknga dalam kesempatan tersebut meminta kepada pemerintah, untuk membenahi kawasan wisata Lhoknga dan sekitarnya. 

"Wisata Lhoknga dan sekitarnya sarat potensi maksiat, maka tolong dirikan pos Wilayatul Hisbah, khusus kawasan wisata Lhoknga," pintanya. 

Terkait masalah keamanan, ia juga meminta untuk dibangun pos penanganan emergency dipinggir pantai. "Lokasi markas TIM SAR yang lumayan jauh dari pantai, kami mohon untuk dibuatkan pos emergency, agar cepat penanganan ketika ada kejadian-kejadian di pantai". 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti Fraksi PAN, Eka Rizkina, Fraksi PKS, Gunawan, Fraksi Partai Aceh, beserta unsur Forkopimka Lhoknga, dan seluruh kepala OPD Aceh Besar. (mc/rls)