DIALEKSIS.COM | Nagan Raya - Gerakan Bela Buruh (GEBBAR) Nagan Raya sangat menyesalkan sikap plin-plan dan inkonsisten pemerintah daerah Nagan Raya secara khusus Bupati Nagan Raya terkait keterbukaan informasi publik.

Pasalnya, setelah Bupati Nagan Raya menyatakan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik pada november 2021, maka tanggal 21 Febuari 2022 Gebbar mengirim surat ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk meminta dokumen data tenaga kerja di perusahaan namun dinas sama sekali tidak merespon permintaan dari Gerakan Bela Buruh Nagan Raya. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Bela Buruh Nagan raya, Ariefuddin kepada Dialeksis.com, Sabtu (26/3/2022).

"Bahkan beberapa lembaga selain Gebbar juga mengirimkan sejumlah permohonan terkait informasi publik namun pemerintah daerah terkesan menutup-nutupi dokumen yang kami minta. Padahal harusnya dokumen yang dimaksud bukanlah dokumen rahasia dan publik memiliki hak untuk mendapatkannya," ucapnya.

Lanjutnya, Bahkan GEBBAR juga sudah menyurati PPID atasan pada tanggal 25 Maret 2022. 

"Jika dalam waktu 30 hari kerja tidak di respon atau di berikan hak keterbukaan informasi publik berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka kami akan sangketakan pemerintah Nagan Raya ke Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh," sebutnya.

Dirinya sangat menyayangkan atas pemberian penghargaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) kepada Bupati Nagan Raya. "Bagaimana mungkin KIA mengatakan Nagan Raya telah melakukan capaian luar biasa terhadap keterbukaan informasi publik sedangkan permohonan kami sama sekali diabaikan oleh Pemda Nagan Raya," tukasnya.

"Kami minta kepada pihak terkait, jangan seenaknya memamerkan penghargaan sedangkan informasi yang dibutuhkan masyarakat justru ditutup. Berhenti melakukan pencitraan didepan publik," pungkasnya. [ftr]