Jubir Pemerintah Saifullah Abdulgani (SAG) menerima massa dari Gerakan Aceh Bereh (GAH) saat aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Senin, (10/2/2020). Foto: 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Banda Aceh yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Hebat (GAH) menuding Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak tegas dalam penentuan jabatan eselon III, III, dan IV pada beberapa Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). 

Koodinator GAH Darmansyah saat dihubungi Dialeksis.com, Senin, (10/2/2020), menjelaskan persoalan pejabat pelaksana tugas di tingkatan Pemerintah Aceh hingga pada sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) belum rampung mengenai kejelasan pejabat definitif. 

"Apa persoalannya, sehingga hingga saat ini sehingga sejumlah SKPA masih dijabat oleh pelaksana tugas?," ujar Darmansyah.

Kondisi ini, ucapnya, telah menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. Menurutnya, status pelaksana tugas akan berdampak pada kewenangan yang dimiliki, tidak sekuat wewenang yang dimiliki pejabat definitif. 

"Ada apa dengan Plt Gubernur Aceh, kan itu yang jadi pertanyaan. Kenapa belum mendefinitifkan pejabatnya?," tukas dia.

Darmansyah melanjutkan, pelaksanaan tugas dan fungsi Plt melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya. Tetapi, sambungnya, untuk lembaga non pemerintah, apalagi yang bersifat otonom dan independen, penunjukan pelaksana tugas jelas tidak tepat, apalagi di Aceh ada lembaga-lembaga keistimewaan yang mempunyai mekanisme pemilihan pejabatnya. 

"Oleh karena itu, patut diduga bahwa persoalan banyaknya pejabat yang di Plt kan merupakan satu langkah keliru tanpa menetapkan secara defintif sesuai keahlian dan penempatan yang baik. Nah, disini mungkin terjadi kejanggalan. Jangan hanya gara-gara kepentingan politik, semuanya di Plt kan hingga saat ini tanpa ada kejelasan," pungkas dia.

Seperti yang diketahui, puluhan mahasiswa dari beberapa kampus di Banda Aceh menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh. Dalam aksi tersebut, GAH mendesak Plt Gubernur Aceh agar transparan dalam penentuan jabatan eselon II, III, IV, dan meminta penempatan calon pejabat dapat sesuai dengan pangkat, kelayakan dan kapasitas. (Im)