DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh baru saja menetapkan Kota Banda Aceh bersama delapan kabupaten/kota lainnya di Aceh, masuk dalam daftar daerah berstatus zona merah Covid-19.

Adapun 14 kabupaten/kota lainnya masuk dalam daftar daerah berstatus zona hijau Covid-19.

Terkait Penetapan zona itu disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 440/7810 tanggal 2 Juni 2020 kepada bupati dan wali kota se Aceh.

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad memandang bahwa penetapan Banda Aceh dalam zona merah Covid-19 patut ditinjau ulang. Sebagai ibu kota provinsi Aceh, selama ini penyebaran Covid-19 bisa dikatakan tidak parah dan bahkan tidak ada penambahan kasus baru yang mengkhawatirkan.

"Penetapan zona merah ini bisa membuat kegundahan baru di tengah masyarakat kota Banda Aceh yang sudah mulai melakukan aktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ujar Tuanku kepada Dialeksis.com, Jumat (5/6/2020).

"Pemerintah Aceh seharusnya bisa lebih dalam lagi melakukan kajian sebelum menetapkan sebuah daerah masuk dalam zona tertentu. Jika tidak ada banyak kerugian yang akan tercipta di daerah itu. Saat ini masyarakat sudah begitu banyak masalah selama wabah virus Corona ini, jadi jangan ditambah lagi melalui keputusan yang menakutkan," tambahanya.

Dalam hal ini, Fraksi PKS juga mendukung akan sikap pemerintah Kota Banda Aceh untuk bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah Aceh untuk bisa segera merubah status zona merah kota Banda Aceh.

"Kita akan mendukung pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan permintaan kepada Pemerintah Aceh untuk mencabut keputusan penetapan Banda Aceh sebagai zona merah. Agar kebimbangan masyarakat Kota Banda Aceh bisa segera hilang dan kembali beraktivitas dengan suasana yang aman dan damai tanpa bayang-bayang ketakutan," terang Tuanku.

"Oleh karena itu, kita berharap agar penetapan zona merah Kota Banda Aceh bisa segera direvisi, agar aktivitas masyarakat Banda Aceh bisa segera berjalan dengan baik dan aman," pungkasnya. (sm)