DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekitar 210 massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Aceh Bersatu (FMAB) menggelar aksi di halaman gedung DPRA. Massa yang terdiri dari berbagai kalangan itu meminta Presiden Joko Widodo memperpanjang masa kepemimpinan Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh, Rabu (5/7/2023).

"Kami berterima kasih kepada Mendagri karena telah mengusulkan perpanjangan Pak Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh. Untuk selanjutnya kami meminta presiden agar memperpanjang masa kepemimpinan beliau," kata Heri Safrijal yang juga koordinator aksi.

Hari Safrijal menuturkan, Achmad Marzuki adalah sosok yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Aceh. Kepemimpinan Mantan Pangdam IM sebagai Pj Gubernur Aceh itu dinilai telah mampu menjawab berbagai persoalan Aceh saat ini. 

Mulai dari persoalan kemiskinan yang ditunjang oleh angka inflasi dan pengangguran yang tinggi, sektor kesehatan dalam penurunan angka stunting dan perbaikan gizi pada tumbuh kembang anak, serta stabilitas keamanan di Aceh.

“Kita tidak menampik bahwa berbagai harapan masyarakat Aceh belum bisa terealisasi secara optimal, hal itu karena persoalan waktu. Akan tetapi, angka membuktikan mulai ada perubahan positif ke arah yang lebih baik,” kata Heri.

Hari mengaku sangat menyayangkan apabila berbagai ikhtiar yang sedang dilakukan Achmad Marzuki untuk memperbaiki Aceh harus terhenti karena bergantinya pucuk kepemimpinan. Harusnya, berbagai ikhtiar yang telah berbuah positif harus diapresiasi.

“Beri waktu beliau untuk melanjutkan upaya perbaikan yang sudah dimulai,” kata Heri yang disambut teriakan massa “hidup Achmad Marzuki”.

Lebih lanjut ia mengatakan, Achmad Marzuki memang bukan putra berdarah Aceh. Akan tetapi ia sangat mengerti kondisi Aceh. Hal itu karena sebelum menjabat sebagaI Pangdam Iskandar Muda, ia juga telah pernah bertugas di Aceh Timur. 

“Beliau memang bukan putra asli Aceh, tapi yang perlu diketahui Achmad Marzuki mengerti betul tentang kondisi Aceh saat ini. Dia punya itikad baik untuk memperbaiki Aceh,” katanya.

Syarbaini, salah seorang orator dalam aksi itu menambahkan. Aceh saat ini perlu perbaikan ke arah yang lebih baik. Permasalahan kemiskinan, stunting, stabilitas politik dan keamanan perlu penanganan yang serius oleh sosok yang mengerti tentang permasalahan Aceh.

Untuk itu, Syarbaini mengajak semua pihak agar tidak primordialisme dalam memandang pembangunan Aceh ke depan. Aceh adalah bagian dari NKRI, sehingga siapapun bisa memimpin Aceh asalkan orang tersebut beritikad baik membawa Aceh keluar dari problem pembangunan yang masih membelenggu.

“Bagi kami, Aceh tidak mesti harus dipimpin oleh putra daerah, yang paling penting adalah ia mampu membawa perubahan Aceh ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Aksi berakhir setelah Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRA, Sukmawati menerima peserta aksi.

Pantauan media ini, aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB s.d pukul 11.00 WIB ini berlangsung tertib walaupun ada sedikit insiden dimana peserta aksi mendorong pagar kantor DPRA untuk masuk ke pekarangan. Hal itu dilakukan karena setelah hampir sejam aksi, mereka belum diizinkan masuk ke pekarangan DPRA.