DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif For-Bina, Muhammad Nur, SH, meminta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) untuk memilih Sekretaris Daerah (Sekda) yang memiliki integritas, tegas, lurus, dan loyal kepada pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Menurutnya, salah satu tugas utama Sekda ke depan adalah meluruskan kembali kebijakan terkait Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan. 

"Jangan biarkan semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tidak memiliki anggaran karena seluruhnya tersedot ke Pokir," ujarnya kepada Dialeksis.com, Kamis (19/12/2024).

Muhammad Nur menegaskan, Mualem-Dek Fadh harus bekerjasama dengan Sekda agar anggaran Pokir harus dibatasi tidak lebih dari Rp600 miliar dan dibagi secara proporsional untuk 81 anggota dewan. 

"Jangan rakus karena mengejar pengembalian modal politik dalam waktu singkat. Ini sangat berbahaya bagi agenda pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar Sekda terpilih nantinya tidak bekerja sama dengan anggota dewan untuk memanipulasi anggaran yang merugikan pimpinan. 

"Logika anggaran harus sejalan dengan visi dan misi pemimpin. Kami akan mengawasi dengan seksama perilaku anggota dewan dan Sekda dalam perencanaan anggaran," katanya.

Muhammad Nur menyoroti bahwa selama ini banyak dinas yang kekurangan dana untuk mendukung agenda kerja pemerintah akibat anggaran yang hanya mendukung kepentingan kelompok tertentu. Hal ini, menurutnya, menyebabkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.

Ia juga meminta Mualem Dek Fad untuk memahami pengelolaan anggaran secara utuh agar tidak ada kerja sama antara SKPA dan DPRA yang menimbulkan kegaduhan, sehingga mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai lebih dari 50 persen setiap tahun.

“Sekda yang terpilih harus memiliki kapasitas, tegas, dan loyal terhadap visi Mualem-Dek Fadh. Hal ini penting mengingat adanya pengurangan anggaran dari Otonomi Khusus (Otsus) Aceh,” pungkas Muhammad Nur.

Dengan memilih Sekda yang tepat, ia optimis pemerintahan akan lebih efektif dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. [arn]