Ketua Eksekutif LMND Kota Lhokseumawe-Aceh Utara, Iswandi. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Lhokseumawe-Aceh Utara menyatakan menolak rencana pemerintah mau menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di antaranya pertalite dan solar. 

Penolakan ini dilakukan mengingat kondisi masyarakat yang masih dalam tahap penyembuhan ekonomi yang amburadur pasca Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memorak-morandakan nusantara.

Ketua Eksekutif LMND Kota Lhokseumawe-Aceh Utara Iswandi menyampaikan, jika pemerintah menaikan harga BBM, maka pemerintah dinilai tidak punya iktikad baik dalam memahami kondisi rakyat akar rumput saat ini.

“Saat ini bukan kenaikan harga minyak yang dibutuhkan oleh rakyat, akan tetapi mensterilkan apa yang belum selesai. Jangan hanya kemudian pemerintah menambah jeritan rakyat di mana-mana,” ujar Wandi sapaan akrabnya itu kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Minggu (28/8/2022).

Di samping itu, Wandi menegaskan, seharusnya pemerintah melihat sendiri bagaimana penderitaan rakyat merangkak dalam memenuhi kebutuhan hidup selepas pandemi.

Kata dia, dampak yang paling kentara terasa akibat rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dialami oleh masyarakat kalangan bawah. Dan tidak hanya itu, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan naiknya angka kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya.

Di sekretariat LMND Aceh, Pango Raya, Banda Aceh, Iswandi menuturkan, seandainya BBM bersubsidi tetap ngotot dinaikkan, maka hal tersebut selayaknya seperti pemerintah melupakan nasib beberapa kalangan masyarakat.

Salah satunya, kata dia, adalah masyarakat nelayan yang menjadikan solar sebagai alat bantu dalam mencari nafkah. Ia meminta stakeholder untuk membayangkan nasib nelayan yang dibuat susah dalam mencari pendapatan, akan susah membiayai penghidupan keluarga serta susah membiayai pendidikan sekolah anak-anaknya.

“Apa pemerintah lupa pada ibu-ibu yang setiap saat harus mengantar jemput anak-anaknya dan mmemenuhi kebutuhan keluarga,” tandasnya.

Di sisi lain, Ketua LMND Kota Lhokseumawe-Aceh Utara itu juga menegaskan bahwa sekitar 64 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat bergantung kepada BBM bersubsidi.

Jika pemerintah menaikkan harga BBM, kata Iswandi, maka pelaku-pelaku UMKM akan terbebani dan prediksinya akan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehari-hari.

Diketahui, BBM bersubsidi dinaikkan akibat pembengkakan anggaran dan lonjakan harga minyak dunia.

Dalam APBN harga minyak mentah dunia semula diasumsikan US$100 per barel, ternyata realisasinya US$105 per barel.

Sedangkan, konsumsi pertalite naik dari kuota 23,05 juta kilo liter menjadi 29,07 juta kilo liter, sementara solar dari target 15,1 juta kilo liter menjadi 17,44 juta kilo liter.

Diperkirakan kuota pertalite akan habis pada bulan September sedangkan solar akan habis pada bulan Oktober.

Dalam konteks ini, Ketua LMND Kota Lhokseumawe-Aceh Utara menilai pemerintah telah gagal mengawasinya. Buktinya, kata dia, dari indikasi pemakaian BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran (dinikmati orang kaya).

Dari diskursus ini, Iswandi mengutip data yang menjadi rujukannya bahwa 86 persen pertalite di konsumsi oleh rumah tangga dan 14 persen dunia usaha.

Dari 86 persen porsi rumah tangga, 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang dinikmati rumah tangga miskin.

Maka dari itu, Iswandi meminta pemerintah untuk bersikap dan mengambil tindakan. Bila perlu, kata dia, dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi.

“Tidak terlepas juga pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak dipergunakan oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan,” tutupnya.(Akh)